JAKARTA — Pemerintah Malaysia menaikkan kembali kuota pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi warga negara Malaysia. Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup.
Mengutip Reuters, Minggu (30/8), kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 September 2026. Selain menaikkan kuota BBM subsidi, pemerintah Malaysia juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pelaku usaha dan masyarakat.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kuota pembelian bensin RON95 bersubsidi untuk warga Malaysia akan dikembalikan menjadi 300 liter per bulan.
Sebelumnya, pemerintah memangkas kuota BBM subsidi tersebut menjadi 200 liter per bulan pada awal tahun ini. Pemangkasan kuota dilakukan di tengah lonjakan harga minyak mentah global akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
"Pertumbuhan ekonomi negara harus dikembalikan kepada rakyat," kata Anwar dalam pidato yang disiarkan televisi.
Selain bensin, pemerintah juga menaikkan kuota pembelian diesel bersubsidi untuk kategori pengguna tertentu menjadi 400 liter per bulan.
Kebijakan tersebut dikeluarkan ketika Anwar menghadapi tekanan untuk mengatasi kenaikan biaya hidup masyarakat, meskipun ekonomi Malaysia mencatat kinerja yang relatif kuat dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
Produk domestik bruto (PDB) Malaysia tumbuh 6 persen pada kuartal II 2026. Pertumbuhan tersebut bahkan melampaui proyeksi resmi pemerintah.
Selain BBM, Anwar mengumumkan sejumlah kebijakan lain untuk meringankan beban masyarakat dan mendukung pelaku usaha.
Pemerintah akan membuka program kecerdasan buatan (AI) bagi warga Malaysia berusia 18-30 tahun. Program tersebut akan memberikan akses gratis ke sejumlah aplikasi, termasuk Gemini Enterprise milik Google serta Wonderclip dan MuleRun dari Alibaba Cloud.
Pemerintah juga meningkatkan anggaran pemeliharaan sekolah, perbaikan sistem kesehatan digital, serta fasilitas pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil.
Di sektor perpajakan, pemerintah menaikkan ambang batas pendapatan perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban menerapkan sistem faktur elektronik atau e-invoicing menjadi 3 juta ringgit per tahun.
Anwar juga mengatakan dana yang disita atau dirampas melalui proses hukum terkait kasus korupsi akan dialokasikan untuk sejumlah program pemerintah, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Berbagai kebijakan tersebut diumumkan ketika koalisi pemerintahan Anwar menghadapi penurunan dukungan politik. Pemerintahannya dikritik karena dinilai belum memenuhi sejumlah janji reformasi serta menangani beberapa kasus korupsi besar.
Koalisi Anwar juga mengalami kekalahan dalam tiga pemilihan daerah berturut-turut dalam beberapa bulan terakhir.
Pemilihan daerah tersebut dinilai menjadi salah satu indikator sentimen pemilih menjelang pemilihan umum yang wajib digelar paling lambat awal 2028. Anwar sebelumnya mengatakan pemilu lebih awal dapat digelar jika perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.