Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal kondisi sektor swasta di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia mengungkap pertumbuhan sektor swasta atau non-government berjalan lambat 10 tahun terakhir akibat kurangnya dukungan kebijakan moneter dan fiskal.
"Pada zaman 10 tahun terakhir itu boleh dibilang private sector atau non-government sector tumbuhnya amat lambat atau kebijakan fiskal dan moneter tidak mendukung sektor di luar pemerintahan," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (3/9).
Menurut dia, hal tersebut terlihat dari rendahnya laju pertumbuhan uang primer (base money atau M0) dan penyaluran kredit jika dibandingkan dengan era kepemimpinan sebelumnya.
"Kalau hitungan kita waktu zaman pak SBY itu base money itu tumbuhnya rata-rata 18 persen lah, kredit tumbuhnya 22 persen selama 10 tahun rata-rata. Waktu zaman Pak Jokowi M0 tumbuhnya sekitar 7 persen, kredit juga 5-7 persen," ujar Purbaya.
Menurut dia, perbedaan kontribusi antar era tersebut dipengaruhi oleh pendekatan mesin penggerak ekonomi yang digunakan saat itu.
"Zamannya Pak SBY naik terus, terlalu ekspansif, tapi zamannya Pak Jokowi non-government sektornya memble. Kalau sekarang kita jalankan dua-duanya," ujar Purbaya.
Untuk strategi jangka panjang, ia berkomitmen menyeimbangkan peran sektor negara dan swasta secara bersamaan demi menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Selama 20 tahun terakhir ini, kita selalu bincang, waktu zamannya Pak SBY non-government sektor. Zamannya Pak Jokowi government led aja. Sekarang kita coba hidupkan dua-duanya. Sepertinya hampir berhasil," ujar Purbaya.
Ia sebelumnya pernah mengungkap bagaimana dibutuhkannya peran kucuran investasi dari sektor swasta hingga Danantara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen di 2027.
Purbaya menjelaskan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut memerlukan pertumbuhan investasi nasional hingga 7 persen.
"Target ini akan dicapai melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan Danantara," ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Ia mengatakan investasi pemerintah akan ditempatkan sebagai katalisator, lalu sektor swasta menjadi motor penggerak utama. Danantara pun difokuskan untuk berkontribusi pada investasi di sektor strategis dan hilirisasi .
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.