JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pendapatan masyarakat kelas menengah di Indonesia akan kembali tumbuh pesat dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan.
Ia menyebut hal tersebut didorong oleh komitmen pemerintah untuk memicu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga di atas 6 persen.
Kendati begitu, Purbaya tidak menampik bahwa kelompok kelas menengah belakangan ini menghadapi tekanan pendapatan dan penurunan daya beli.
Menurutnya, fenomena tersebut imbas dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat stagnan di bawah 5 persen sehingga memicu deindustrialisasi dan terbatasnya pembukaan lapangan kerja formal.
"Problemnya sekarang kelas menengah enggak dapat, kelas menengah pendapatannya turun. Makanya kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5 rata-rata, terjadi deindustrialisasi dan akibatnya penciptaan lapangan kerja formal berkurang," ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Kamis (3/9).
Ia menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen yang akan dikejar secara bertahap.
Purbaya menilai pertumbuhan di kisaran 6,5 persen menjadi ambang batas penting agar perekonomian nasional mampu menciptakan lapangan kerja formal secara berkelanjutan.
"Nanti pelan-pelan kalau lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat menengah meningkat dan tercipta masyarakat menengah baru. Kita akan balik deindustrialisasi jadi industrialisasi lagi. Jadi ke depan mungkin setahun, dua tahun kita akan harapkan masyarakat menengah kita semakin tumbuh lagi," jelasnya.
Untuk memutar balikkan deindustrialisasi tersebut, pemerintah memfokuskan strategi pada hilirisasi industri serta pemberian insentif bagi sektor-sektor padat karya, seperti industri tekstil.
Di samping itu, pemerintah juga mengguyur likuiditas ke perbankan komersial melalui penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menekan suku bunga kredit dan mendorong ekspansi sektor riil.
Adapun pemerintah juga mengupayakan kelonggaran bagi dunia usaha melalui pembebasan pajak UMKM untuk kelompok usaha tertentu serta pembentukan Satgas Debottlenecking untuk menyelesaikan hambatan perizinan usaha di lapangan.
"Jadi kita mencoba memberi semacam insentif sebanyak mungkin kelas menengah, tapi yang paling bagus adalah membiarkan ekonomi tumbuh secepat mungkin sehingga tercipta lapangan kerja formal sehingga kelas menengah juga bisa tercipta dan yang ada pun akan tumbuh lebih cepat," tandas Purbaya.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.