JAKARTA — Pemilih Islandia menolak proposal memulai kembali negosiasi bergabung dengan Uni Eropa, lebih dari satu dekade setelah pembicaraan sebelumnya berakhir.
Hasil ini menutup perdebatan panjang yang bergulir sejak pemerintah yang skeptis terhadap Uni Eropa menghentikan pembicaraan keanggotaan lebih dari satu dekade lalu.
Pihak penolak memenangkan referendum dengan selisih 52,8 berbanding 47,2 persen, menurut RUV. Reykjavik, ibu kota negara pulau berpenduduk 400.000 jiwa itu, menjadi satu-satunya wilayah dengan mayoritas suara mendukung referendum.
Pemungutan suara pada Sabtu itu berlangsung di tengah bayang-bayang ancaman berulang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengontrol Greenland yang letaknya berdekatan, yang mendorong sebagian pemilih mendukung gagasan solidaritas Eropa.
Meski Islandia anggota NATO, pendukung referendum mengatakan mereka akan mendapat perlindungan lebih besar dari tetangga mereka jika suatu saat Trump melontarkan ancaman serupa terhadap pulau vulkanik itu.
Pemerintahan koalisi berhaluan kiri Islandia, yang terpilih pada 2024, bahkan memajukan jadwal referendum yang semula direncanakan tahun depan, setelah Trump keliru menyebut nama Islandia sebanyak empat kali saat berbicara soal ambisinya atas Greenland.
Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir, yang berkampanye mendukung proposal itu, mengatakan ia berharap hasil referendum tidak memecah belah bangsa.
"Saya tidak merasa ada kepahitan," katanya kepada RUV sebelum hasil akhir dihitung, dikutip AP, Minggu (30/8).
"Saya tahu emosi memuncak bagi sebagian orang, tetapi saya sudah menghabiskan waktu bersama banyak orang dari seluruh penjuru negeri, dan orang-orang cukup terbuka terhadap hasil yang berbeda-beda."
Referendum ini mengajukan pertanyaan sederhana, ya atau tidak, bagi sekitar 265.000 pemilih yang berhak memberikan suara: haruskah Islandia melanjutkan kembali negosiasi aksesi dengan Uni Eropa?
Penghitungan suara sepanjang malam membuat seluruh negeri tegang, karena suara "Ya" sempat unggul di awal sebelum akhirnya berbalik ke pihak penolak.
Menjelang subuh, selisih hanya beberapa ratus suara memisahkan kedua kubu, sebelum jarak itu melebar seiring makin banyak surat suara dihitung di wilayah-wilayah dengan penolakan lebih besar.
Pihak penolak menggalang dukungan seputar isu perikanan dan fakta bahwa Islandia sudah menikmati manfaat pasar tunggal Uni Eropa yang bebas hambatan serta zona bebas perjalanan Schengen, tanpa kompromi kedaulatan yang menyertai keanggotaan penuh.
Mereka berargumen suara Islandia akan tenggelam di Parlemen Eropa yang besar, dan negara itu lebih baik membuat kesepakatan dagangnya sendiri, seperti dengan China.
Pihak pendukung mengatakan keanggotaan Uni Eropa akan menurunkan inflasi dan suku bunga, dan euro akan membawa stabilitas lebih besar dibanding mata uang krona Islandia yang fluktuatif. Mereka mengatakan juga demi kepentingan negara untuk lebih dekat dengan tetangga-tetangga Eropanya guna mengatasi isu-isu lintas batas, seperti perubahan iklim.
Industri perikanan yang berpengaruh memimpin penolakan terhadap referendum ini karena khawatir kebijakan perikanan bersama Uni Eropa akan membuka perairan berharga Islandia bagi kapal-kapal pukat dari Spanyol, Belanda, dan negara lain.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.