Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran Rp8,67 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada 2027. Anggaran tersebut ditargetkan menyasar 315 ribu unit rumah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan, anggaran bedah rumah menjadi porsi terbesar dalam pagu program PKP 2027 yang mencapai Rp10,85 triliun.
"Dari pagu program Kementerian PKP Rp10,85 triliun ini anggaran untuk bedah rumah atau BSPS, ini sebagian besar yaitu Rp8,67 triliun," kata Didyk dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, target 315.000 unit tersebut merupakan hasil penyesuaian alokasi anggaran per unit rumah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Menteri PKP Maruarar Sirait, serta pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
"Karena tahun 2027 kita melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk unit rumah, sesuai dengan arahan Pak Menteri, kemudian juga arahan dari para pimpinan anggota Komisi V DPR RI, dan juga dari BPS. Maka kita anggaran Rp8,67 triliun ini ditargetkan mencapai 315.000 unit rumah yang akan menjadi sasaran tahun 2027," ujarnya.
Target tersebut tersebar di sejumlah unit kerja Kementerian PKP, yakni Ditjen Kawasan Permukiman mendapat alokasi Rp2,49 triliun untuk 84.593 unit, sementara Ditjen Perumahan Perdesaan memperoleh Rp3,589 triliun untuk 127.607 unit.
Adapun Ditjen Perumahan Perkotaan mengalokasikan Rp2,59 triliun untuk program BSPS sebanyak 102.800 unit. Jika digabung, ketiga alokasi tersebut mencapai sekitar Rp8,67 triliun dengan target 315.000 unit rumah.
Meski demikian, target tersebut masih jauh di bawah kebutuhan yang dihitung pemerintah. Ia memaparkan, target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian PKP tahun 2027 mencapai 2 juta unit renovasi rumah.
Namun, untuk memenuhi target tersebut, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp57,29 triliun. Artinya, dengan pagu Rp8,67 triliun saat ini, masih terdapat kebutuhan tambahan sekitar Rp48,62 triliun.
Didyk mengatakan, Kementerian PKP masih mengusulkan tambahan anggaran agar target yang lebih besar dapat dicapai.
"Ini di bawah usulan dari di rencana RPKP yang sebanyak 2 juta unit. Ini yang masih terus kita usulkan," ucap dia.
Secara keseluruhan, Kementerian PKP sendiri memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp11,768 triliun. Angka tersebut masih jauh di bawah kebutuhan anggaran kementerian yang mencapai sekitar Rp106 triliun, sehingga terdapat backlog atau kekurangan anggaran sebesar Rp94,23 triliun.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.