Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memastikan layanan literasi digital yang dikelola negara dapat diakses secara inklusif oleh penyandang disabilitas, khususnya kelompok tunanetra.
"Mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan yang lain, kita membuat kebijakan yang inklusif untuk semuanya," kata Fikri dikutip di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, dia menyoroti layanan digital milik negara, salah satunya aplikasi Ipusnas, yakni aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Menurut Fikri, aplikasi itu masih belum ramah terhadap kelompok tunanetra.
Oleh karena itu, Fikri mendorong Perpustakaan Nasional segera menerapkan standar Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), untuk memastikan akses informasi dan literasi digital dapat dinikmati seluruh masyarakat.
Menurut dia, masukan mengenai keterbatasan akses tersebut telah disampaikan oleh Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), yang menemukan layanan literasi digital milik negara masih menghadapi persoalan dalam hal aksesibilitas bagi penyandang tunanetra.
Fikri menilai transformasi layanan ke ruang digital harus dibarengi dengan desain yang inklusif. Kemajuan teknologi, semestinya membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam pengembangan layanan digital pemerintah.
Sebelumnya, Perpustakaan Nasional telah menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 tidak berdampak pada kualitas layanan publik, baik layanan di tempat maupun layanan digital, termasuk aplikasi iPusnas yang terus diperkuat.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso mengatakan, pihaknya berkomitmen tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk merespons isu efisiensi energi yang berkembang di masyarakat dalam menghadapi krisis global.
Terkait layanan iPusnas yang sempat mengalami penyesuaian, Perpusnas menegaskan hal tersebut tidak berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi bagian dari upaya penguatan sistem layanan digital secara menyeluruh untuk memastikan stabilitas dan keandalan layanan dalam jangka panjang.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.