Denpasar - Program PLTS 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, tak hanya mempercepat transisi energi nasional, tetapi diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp1.140 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Jumat, mengatakan pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan dan swasembada energi nasional.
Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Bahlil, pengembangan PLTS akan dilakukan melalui berbagai skema. Mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, PLTS untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), hingga pembangkit yang mendukung kawasan industri dan kegiatan produktif.
Program tersebut akan dijalankan melalui delapan skenario utama. Di antaranya eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, serta PLTS 3T sebesar 0,50 GWp.
Selain itu, pemerintah menyiapkan PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri sebesar 7,49 GWp, serta demand creation melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Bahlil mengatakan, besarnya skala program tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dari sisi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
"Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71,3 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai Rp73,9 triliun," jelas Bahlil.
Ia menjelaskan dari sisi ketenagakerjaan, Program PLTS 100 GWp diperkirakan mampu menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Dampak ekonomi juga diproyeksikan muncul dari meningkatnya aktivitas pembangunan proyek, manufaktur peralatan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pengembangan PLTS.
Tak hanya memberikan manfaat ekonomi, implementasi penuh Program PLTS 100 GWp juga ditargetkan memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah memperkirakan program tersebut mampu menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 setiap tahun dengan nilai ekonomi karbon mencapai Rp6,31 triliun.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui kesiapan sistem kelistrikan, infrastruktur pendukung, serta integrasi pembangkit energi surya ke dalam sistem kelistrikan nasional.
"PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan," ujar Darmawan.
Khusus di Bali, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung BESS berkapasitas 3.300 MWh.
Dari total kapasitas tersebut, PLTS sebesar 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk. Pengembangan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem energi bersih di Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia.
Darmawan menegaskan, transformasi energi ke depan tidak hanya berkaitan dengan perubahan sumber energi menjadi lebih bersih, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan pembangunan dan penggerak perekonomian.
"Listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. PLN siap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan swasembada energi," pungkas Darmawan.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.