Wamena - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua mendorong pengendalian inflasi di wilayah Papua Pegunungan bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya inflasi year on year (y-on-y) bulan Agustus 2026 tercatat 3,77 persen menurun dari dua bulan sebelumnya yakni inflasi y-on-y bulan Juni 7,84 persen dan Juli 4,64 persen.
Kepala Perwakilan BI Papua Warsono di Wamena, Rabu mengatakan pihaknya menggelar kegiatan high level meeting dan capacity building TPID sebagai langkah konkret dalam merumuskan upaya pengendalian inflasi daerah khususnya terhadap dinamika inflasi Papua Pegunungan yang relatif tinggi di bulan Juni 2026.
“Walaupun pada rilis BPS untuk Agustus 2026 tercatat inflasi Papua Pegunungan membaik menjadi 3,77 persen tetapi perlu terus dikawal hingga masuk dalam sasaran inflasi nasional yaitu 3,19 persen,” katanya.
Menurut dia, angka inflasi di wilayah Papua Pegunungan perlu dijaga kestabilan antara sisi pasokan dan permintaan. Melalui peningkatan produktivitas petani lokal perlu didampingi dengan penguatan kecukupan uang rupiah sebagai pendukung pergerakan perekonomian di Papua Pegunungan.
“BI terus menjaga kecukupan uang rupiah di Papua Pegunungan dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat guna dapat diserap dengan optimal dalam menunjang perekonomian. Dukungan terhadap pengembangan kompetensi petani dan TPID terus didorong melalui berbagai kesempatan sinergitas bersama,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Jayawijaya Atenius Murib mengatakan apresiasi kepada seluruh anggota TPID Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan yang selama ini terus menjaga koordinasi dan sinergi dalam upaya pengendalian inflasi.
"Sinergi tersebut telah memberikan hasil yang cukup baik di mana pada bulan Juli 2025 inflasi tercatat sebesar 3,77 persen menurun dibanding bulan Juli 4,64 persen," katanya.
Dia menjelaskan perkembangan tersebut tentunya patut disyukuri namun penurunan inflasi ini tidak boleh membuat pemerintah di daerah lengah.
"Kita perlu terus memperkuat berbagai Langkah pengendalian agar inflasi dapat bergerak pada tingkat yang rendah dan stabil 3,19 persen sehingga daya beli serta kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan dan Jayawijaya tetap terjaga," ujarnya.
Dia menambahkan berdasarkan rilis BPS pada Agustus 2026 masih terdapat komoditas pangan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama.
"Beberapa komoditas yang memberikan andil cukup bear terhadap inflasi antara lain tomat, cabai rawit, bayam serta daging ayam ras," katanya.
Dia menambahkan salah satu langkah yang perlu terus didorong adalah penguatan kemandirian pangan lokal.
"Papua Pegunungan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan kesuburan tanah yang sangat baik untuk pengembangan berbagai komoditas hortikultura antara lain cabai, tomat, aneka bawang, sayuran serta komoditas pangan lokal lainnya," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, dengan sinergi yang semakin erat antara TPID Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan diharapkan berbagai tantangan pengendalian inflasi dapat direspon secara lebih cepat, tepat dan terkoordinasi.
"Kami percaya melalui kegiatan high level meeting dan capacity building menjadi momentum untuk tidak hanya mengevaluasi perkembangan inflasi tetapi juga menyepakati berbagai Langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya," katanya.
Dia berharap agar kolaborasi antara pemerintah daerah, BI, BPS, Bulog pelaku usaha, petani serta seluruh pemangku kepentingan terkait dapat terus diperkuat.
"Pengendalian inflasi bukan tugas satu instansi melainkan membutuhkan kerja Bersama dan komitmen seluruh pihak di daerah ini," ujarnya.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.