Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut inflasi beras Agustus 2026 turun seiring langkah pemerintah menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 1,9 juta ton untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Perkembangan tingkat inflasi khusus beras sampai Agustus tahun 2026 mengalami penstabilan, baik secara tahunan maupun bulanan. Adapun inflasi khusus beras secara tahunan berada di 2,77 persen setelah bulan sebelumnya di 3,10 persen.
"Level ini membaik jika dibandingkan pada inflasi beras Agustus tahun 2025 yang menjadi titik puncak inflasi beras saat itu di angka 4,24 persen," kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Sementara, level inflasi beras secara bulanan sampai Agustus tahun 2026 ikut menurun dengan berada di angka 0,42 persen setelah bulan lalu di 0,49 persen. Inflasi beras secara bulanan selama tahun 2026 terpantau stabil karena belum pernah melampaui angka 1 persen.
"Stok beras kita banyak. Harga harus baik. Mulai dari petani sampai konsumen. Sekarang banyak beras, hulu sudah bagus, hilir juga harus bagus. Tidak boleh ada anomali harga beras," tegas Amran.
Pemerintah melalui Bapanas bersama Perum Bulog mencatat telah menggelontorkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 1,9 juta ton. Penyaluran dimulai sejak awal tahun 2026, sebagai intervensi harga di pasaran.
Distribusi itu terdiri realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari-Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Agustus yang mencapai 731,23 ribu ton.
Ada pula realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,86 ribu ton dan bantuan pangan tahap kedua yang telah mulai berjalan di 207,47 ribu ton. Terakhir, penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat 12,11 ribu ton dan golongan anggaran 56,14 ribu ton.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan produk beras yang beredar di pasaran. Sejak akhir Juli, Bapanas telah mengungkap adanya temuan ketidaksesuaian pada sejumlah produk beras fortifikasi.
Pengawasan masih berjalan sampai saat ini dilakukan terhadap 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi dan menemukan sejumlah persoalan terkait label, mutu, serta kandungan gizi produk.
Hasil laboratorium menunjukkan 93 persen tidak memenuhi syarat klaim beras fortifikasi maupun beras diperkaya. Ditemukan pula harga beras fortifikasi terlampaui jauh melebihi HET beras premium. Bahkan didapati hanya memuat kandungan 2 jenis zat gizi saja yang tertera pada label kemasan.
Selanjutnya pemerintah mulai awal September 2026 juga menjalankan pengawasan harga dan mutu beras melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras melibatkan berbagai pihak antara lain Bapanas, Satgas Pangan Polri, Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
Dalam pemantauan harga Bapanas, per 31 Agustus 2026, rata-rata harga beras medium secara nasional berada di Rp13.626 per kilogram (kg). Angka itu menurun 3,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat Rp14.073 per kg.
Sementara rata-rata harga beras premium secara nasional di angka Rp16.084 per kg dan telah menurun 0,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di harga Rp16.162 per kg.
Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan inflasi beras Agustus dipengaruhi oleh fase transisi usai panen raya. Kendati begitu, proyeksi produksi masih aman.
"Untuk yang kondisi Agustus tahun 2026, beras ini mencatat inflasi bulanannya itu 0,42 persen dengan andilnya itu 0,02 persen. Secara historis untuk bulan Agustus mulai memasuki fase transisi setelah melewati puncak panen raya," kata Ateng di Jakarta, Selasa (1/9).
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.