Baubau, Sulawesi Tenggara - Badan Pangan Nasional memperkuat pengawasan rantai pasok perberasan di Jawa Tengah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras untuk memastikan stabilitas harga eceran tertinggi (HET), berkualitas, serta ketersediaan dan beras terjaga.
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas Rinna Syawal mengatakan penguatan pengawasan tersebut dilakukan melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan Satgas Pangan Polri pusat dan daerah, pemerintah daerah, serta Perum Bulog dalam memantau kondisi perberasan.
"Pemerintah mulai menggerakkan Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Kolaborasi multipihak yang digagas Bapanas ini melibatkan Satgas Pangan Polri, baik pusat maupun daerah, beserta pemerintah daerah dan Perum Bulog," kata Rinna terkonfirmasi di Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis.
Bapanas berharap sinergi Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras Jawa Tengah mampu memastikan penerapan HET beras berjalan sesuai ketentuan pemerintah dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pengawasan perberasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari produsen, distributor, pasar tradisional, hingga ritel modern agar rantai pasok berjalan baik serta harga beras tetap terkendali.
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan bersama Dirkrimsus Polda Jawa Tengah, dinas pangan, perdagangan, perizinan, pertanian, dan Bulog memfokuskan pengawasan terhadap komoditas beras di wilayah tersebut.
"Jadi nanti kita tidak hanya di pasar, tapi juga ke produsen dan juga distributor serta ke ritel modern. Untuk tugas kali ini kita fokus kepada komoditas beras," ujarnya.
Rinna menjelaskan dirinya telah mengikuti rapat koordinasi bersama jajaran Polda Jateng di Semarang.
Bapanas menegaskan sasaran pengawasan meliputi produsen sampai tingkat eceran di pasar tradisional dan ritel modern. Adapun beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga turut dipastikan ketersediaan dan harga jualnya di pasaran.
"Jadi tiga komponen yang akan kita lakukan adalah monitoring beras premium, beras medium, dan beras SPHP. Jateng itu di Zona 1 itu, jadi beras premiumnya di Rp14.900 per kilo. Kemudian beras mediumnya di Rp13.500 per kilo dan SPHP di Rp12.500 per kilo," kata Rinna.
Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan fluktuasi beras tidak diakibatkan stok beras yang menurun. Stok beras nasional memadai, termasuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai bantalan program intervensi.
“Kemarin salah satu kami cek, bukan karena stok, kan beras banyak. Jangan lupa juga tertinggi kesejahteraan petani sepanjang sejarah NTP (Nilai Tukar Petani),” ujar Amran.
Dia juga meminta agar dilakukan penindakan mulai dari pemberian peringatan sampai penutupan usaha bagi pengusaha yang terbukti tidak mengindahkan peringatan dan masih melakukan pelanggaran HET.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.