Bandung - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memperkuat mitigasi potensi pergerakan tanah dengan mencegah kerusakan vegetasi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Analis Kebencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Ridwan Maulana mengatakan vegetasi yang rusak akibat kebakaran dapat meningkatkan risiko pergerakan tanah ketika hujan kembali turun, karena kemampuan tanah menyerap air berkurang.
“Kalau area-area yang terbakar, vegetasinya yang awalnya rimbun menjadi hilang. Ketika musim hujan datang, infiltrasinya kurang, run-off-nya tinggi, otomatis akan menimbulkan risiko longsor yang lebih tinggi,” katanya di Bandung, Minggu.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi selama kemarau, terlebih Kabupaten Bandung memiliki sejumlah wilayah perbukitan dan lereng yang masuk dalam kawasan berpotensi mengalami pergerakan tanah.
Ridwan menjelaskan pergerakan tanah merupakan bencana geologi yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan di wilayah tropis yang memiliki tingkat pelapukan tinggi.
“Setiap bulan PVMBG mengeluarkan peta gerakan tanah. Jadi untuk gerakan tanah sendiri sebenarnya masuk kategori bencana geologi,” ujarnya.
Berdasarkan Peta Potensi Gerakan Tanah Kabupaten Bandung Agustus 2026 yang dirilis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sejumlah kecamatan memiliki potensi gerakan tanah kategori menengah hingga tinggi.
Wilayah tersebut meliputi Arjasari, Baleendah, Banjaran, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cimaung, Cimenyan, Ibun, Ciwidey, Kertasari, Kutawaringin, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, dan Rancabali.
Ia mengatakan sebagian wilayah yang memiliki potensi gerakan tanah tersebut juga dipetakan memiliki potensi banjir bandang, yakni Arjasari, Banjaran, Ciwidey, Ibun, Kertasari, Pasirjambu, dan Rancabali.
Karena itu BPBD Kabupaten Bandung melakukan mitigasi non-struktural dengan menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui edaran yang diterbitkan secara rutin setiap bulan.
Edaran tersebut memuat informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), PVMBG, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, serta dinas terkait sebagai bahan masyarakat meningkatkan kewaspadaan.
“Kalau BPBD lebih ke mitigasinya yang non-struktural. Kalau yang struktural itu ada di dinas-dinas teknis, seperti PUTR, Perkimtan, dan kewilayahan,” katanya.
Selain penyebarluasan informasi, BPBD juga pernah membuat dan mengevaluasi jalur evakuasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cimenyan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Ridwan mengatakan masyarakat juga perlu mengetahui titik kumpul sementara yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat, terutama di area terbuka yang aman.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.