Baubau, Sulawesi Tenggara - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui evaluasi bersama pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan evaluasi tersebut dilakukan bersama Dirjen Migas serta lima kepala daerah, yakni Wali Kota Baubau Yusran Fahim; Bupati Muna Bachrun Labuta; Bupati Muna Barat La Ode Darwin; Bupati Wakatobi Haliana; dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios.
"Koordinasi ini sama-sama melakukan evaluasi atas penyaluran distribusi BBM yang tersebar di wilayah kepulauan di sisi selatan dari Sulawesi Tenggara," kata Wahyudi di Baubau, Kamis malam.
Koordinasi yang difasilitasi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi tersebut berlangsung di Fuel Terminal Baubau untuk mengevaluasi penyaluran distribusi BBM yang tersebar di wilayah kepulauan Sultra.
Wahyudi menjelaskan wilayah kepulauan memiliki karakteristik ekonomi khusus dengan sektor perikanan, pertanian, dan UMKM sebagai penggerak utama sehingga kebutuhan BBM harus dipastikan terpenuhi secara optimal.
Menurutnya, kerja sama pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, serta Pertamina Patra Niaga diperlukan agar pemenuhan BBM subsidi tidak mengalami hambatan maupun gangguan distribusi.
Ia menyebut masyarakat dapat memanfaatkan BBM subsidi untuk kebutuhan harian sekaligus mendukung berbagai aktivitas ekonomi daerah yang bergantung pada ketersediaan energi.
Wahyudi mengungkapkan distribusi BBM di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan kebutuhan BBM subsidi, dikarenakan pengguna BBM non-subsidi banyak yang beralih ke BBM subsidi karena disparitas harga yang tinggi antara BBM subsidi seperti pertalite dan biosolar dengan BBM non-subsidi seperti pertamax series dan dex series.
Perubahan tersebut terjadi karena masyarakat meminta pelayanan menggunakan BBM subsidi yang dikompensasi negara, sehingga pemerintah melakukan konsolidasi bersama bupati dan wali kota untuk memastikan kebutuhan sesuai kondisi lapangan.
Evaluasi juga dilakukan untuk menghitung kebutuhan BBM berdasarkan kelompok konsumen seperti sektor pertanian, perikanan, UMKM, layanan umum, hingga transportasi darat yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat.
Dalam penguatan distribusi, BPH Migas akan mengevaluasi kondisi penyalur atau SPBU yang tersedia serta mengkaji kebutuhan peningkatan alokasi BBM subsidi dan kompensasi negara.
Wahyudi menyampaikan pihaknya bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman dan pemerintah daerah akan menyiapkan penambahan penyalur atau SPBU baru di wilayah klaster masyarakat yang membutuhkan akses lebih dekat.
Menurutnya, kondisi geografis menjadi tantangan, karena jarak masyarakat menuju SPBU atau penyalur yang tersedia saat ini mencapai sekitar 30 hingga 40 kilometer.
Selain akses darat, distribusi BBM juga menghadapi tantangan cuaca dan gelombang laut karena Fuel Terminal Baubau menjadi hub utama yang mendistribusikan BBM ke berbagai wilayah Sulawesi selain klaster Makassar.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menambahkan, pemerintah fokus memastikan stok yang tersedia dapat sampai kepada masyarakat tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga sesuai ketentuan berlaku.
"Oleh karena itu, kami hari ini melakukan diskusi dengan para kepala daerah untuk mempelajari fenomena-fenomena apa, hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam proses pendistribusiannya," katanya lagi.
Ia mengatakan masukan dari lima kepala daerah menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan bersama BPH Migas dan Pertamina ke depannya.
Bupati Muna Bachrun Labuta menyampaikan wilayah kepulauan memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda, terutama sektor pertanian serta nelayan yang membutuhkan BBM untuk traktor dan berbagai peralatan produksi masyarakat.
Dia berharap evaluasi tersebut menghasilkan solusi terkait tambahan kuota maupun penambahan SPBU agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
"Kurang lebih sama kami di lima daerah ini (Kabupaten Muna, Muna Barat, Wakatobi, Buton Selatan, dan Kota Baubau) mungkin perlu tambahan kuota, perlu tambahan SPBU, dan sebagainya," kata Bachrun.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.