Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Tahun 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dia juga menyampaikan bahwa capaian kinerja pembangunan bidang pangan pada kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan mencapai 93,50 persen.
“Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Penilaian tersebut didasarkan antara lain pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenko Pangan Tahun 2025 kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Nyoman mengatakan bahwa pengelolaan keuangan negara berkaitan erat dengan arah pembangunan Indonesia Emas 2045. Menurut dia, visi Indonesia Emas tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Dirinya menekankan pentingnya peran Kemenko Pangan dalam mengelola setiap rupiah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel dan transparan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemeriksaan BPK tidak semata-mata menghasilkan opini, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan negara,” ucap dia.
Di acara tersebut, BPK juga menginformasikan rencana pemeriksaan pada semester II tahun 2026, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan sebagai bagian dari Pemeriksaan Kinerja atas Ketahanan Pangan, yang akan difokuskan pada ketahanan pangan Indonesia terhadap komoditas daging sapi, susu, gula dan tebu, serta kelapa sawit dan minyak goreng.
“Pemeriksaan tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik," ujar Plt. Anggota IV BPK.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.