Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengalokasikan mayoritas anggaran tahun 2027 untuk satuan kerja (satker) di daerah, dengan persentase 77,18 persen dari total pagu anggaran 2027 yang disetujui dialokasikan untuk BPS Kabupaten/Kota.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, menjelaskan dari total pagu anggaran tahun 2027 yang mencapai Rp6,48 triliun, sebesar Rp2,82 triliun atau 43,51 persen dialokasikan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), yang mencakup kegiatan rutin, periodik, serta kegiatan baru.
Sementara itu, Rp3,66 triliun atau 56,49 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen (Dukman), meliputi kebutuhan gaji, operasional kantor, dan nonoperasional kantor.
Berdasarkan jenis belanja, anggaran BPS 2027 terbagi menjadi belanja operasional sebesar Rp3,57 triliun dan belanja nonoperasional sebesar Rp2,91 triliun.
Belanja operasional mencakup gaji pegawai dan operasional perkantoran, sementara belanja nonoperasional mencakup pembiayaan survei rutin pendukung prioritas presiden, kegiatan prioritas nasional, serta program Dukman.
Sejumlah kegiatan BPS yang mendukung prioritas nasional antara lain pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi, pembinaan statistik sektoral, penyusunan inflasi, pembinaan Desa Cinta Statistik, penyediaan Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan, serta koordinasi aksesi OECD bidang statistik.
Meski telah mendapat persetujuan anggaran, BPS menyampaikan pagu tersebut masih belum mencukupi seluruh kebutuhan pelaksanaan program.
BPS pun mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1.473,17 miliar untuk memastikan program prioritas nasional dan penyediaan statistik berkualitas tetap berjalan optimal.
Tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan Program PPIS sebesar Rp926,30 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp546,87 miliar.
Tambahan PPIS antara lain diperlukan untuk membiayai Survei Ekonomi Terintegrasi sebagai tindak lanjut pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026, sedangkan tambahan Dukman digunakan untuk pembangunan serta revitalisasi gedung kantor, termasuk pemulihan kantor pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Flores Nusa Tenggara Timur.
Adapun Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran BPS RI untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp6,48 triliun setelah melalui lima kali pembahasan. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp4,999 triliun atau 77,18 persen dialokasikan untuk BPS Kabupaten/Kota.
BPS saat ini memiliki 539 satker yang terdiri dari 502 BPS kabupaten/kota, 34 BPS provinsi, dan tiga satker pusat.
Sementara itu, BPS Provinsi seluruh Indonesia memperoleh alokasi sebesar 11,09 persen atau Rp718,45 miliar, sedangkan satker pusat mendapatkan alokasi 11,73 persen atau Rp759,58 miliar.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPS pada Rabu (2/9), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan sejumlah catatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik nasional, terutama dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.
“Beberapa program yang harus diperkuat antara lain kualitas dan kapasitas SDM BPS baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi dan metodologi statistik sehingga pelaksanaan kegiatan statistik berlangsung secara lebih efektif, efisien, akurat, dan optimal dalam mendukung kebutuhan data pembangunan nasional,” kata Lalu.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.