Purwokerto - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyebutkan layanan bus Trans Banyumas yang saat ini dihentikan sementara dapat kembali beroperasi pada 18 September 2026 setelah Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mempercepat proses penganggaran melalui APBD.
"Target saya, kalau tidak bisa tanggal 17, mungkin tanggal 18 bisa operasional," kata Sadewo Tri Lestiono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.
Ia mengatakan penghentian layanan tersebut bersifat sementara karena Pemkab Banyumas sedang mempercepat persetujuan anggaran bersama DPRD.
Dalam hal ini, Pemkab Banyumas telah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026.
Menurut dia, anggaran tersebut sebenarnya telah disiapkan sejak Januari, tetapi penggunaannya harus menunggu persetujuan perubahan APBD.
"Saya sudah menyimpan sebetulnya di perubahan. Saya pikir aturannya itu boleh dipakai dulu. Ternyata aturannya tidak boleh dipakai sebelum persetujuan," katanya.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan DPRD Banyumas dan Gubernur Jawa Tengah untuk mempercepat proses tersebut.
Ia mengharapkan pembahasan yang semula diperkirakan selesai akhir September dapat dituntaskan pada pertengahan September.
Menurut dia, Trans Banyumas memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama pelajar, yang terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat setelah layanan dihentikan sementara karena mereka harus beralih ke moda transportasi lain.
"Trans Banyumas betul-betul dicintai masyarakat. Saya yang memulai, saya tidak boleh mengakhiri begitu saja. Harus diselesaikan," katanya.
Ia menjelaskan Trans Banyumas sebelumnya mendapat dukungan pembiayaan pemerintah pusat melalui skema Buy the Service (BTS).
Dalam skema tersebut, pemerintah membeli layanan angkutan dari operator untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dengan tarif yang tetap terjangkau.
Saat dukungan APBN tidak lagi tersedia, Pemkab Banyumas berupaya menanggung pembiayaan operasional Trans Banyumas melalui APBD.
Oleh karena itu, dia mengharapkan subsidi APBN melalui skema BTS dapat kembali dikucurkan sehingga anggaran daerah yang telah disiapkan sekitar Rp14 miliar dapat diringankan.
"Saya masih berusaha minta lagi ke Kementerian Perhubungan, mudah-mudahan bisa. Kalau dapat, separuhnya saja berarti saving duitnya ada buat kegiatan lain," katanya.
Selain mengupayakan dukungan APBN, kata dia, Pemkab Banyumas mempertimbangkan penyesuaian tarif untuk mengurangi subsidi APBD.
Menurut dia, tarif yang diwacanakan maksimal Rp5.000 bagi penumpang umum dan Rp3.000 bagi pelajar.
“Pemkab juga membuka peluang pemanfaatan badan bus sebagai media iklan untuk menambah pendapatan layanan. Namun, skema tersebut masih dikaji, termasuk ketentuan mengenai materi iklan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan rencana penambahan armada dengan menggunakan bus listrik secara bertahap.
Akan tetapi, kata dia, harga satu unit bus listrik yang mencapai sekitar Rp3,5 miliar, ditambah kebutuhan infrastrukturnya, membuat rencana tersebut perlu dikaji lebih lanjut.
“Yang pasti Pemkab Banyumas akan terus mengupayakan berbagai sumber pembiayaan agar layanan Trans Banyumas tetap berjalan dan tidak sepenuhnya membebani APBD,” kata Bupati.
Pemkab Banyumas menghentikan sementara operasional layanan Trans Banyumas mulai Minggu (30/8) seiring peralihan pengelolaan layanan dari APBN ke APBD.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.