Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar risiko kebakaran lahan sekaligus potensi kerugian ekonomi dapat ditekan.
"Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi," kata Bhima dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan perubahan pola karhutla yang mulai menjangkau wilayah di luar episentrum kebakaran selama ini menuntut pemerintah melakukan penyesuaian strategi pencegahan.
Menurut dia, selama ini strategi pencegahan karhutla terlalu terfokus pada moratorium izin di lahan gambut Sumatra-Kalimantan. Tapi data 2026 menunjukkan ancaman sudah merambat ke lahan gambut di Papua Selatan.
Bhima mendesak pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional Karhutla 2026. Bhima juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha, khususnya perkebunan sawit dan pertambangan, termasuk kegiatan yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).
Audit tersebut, menurut dia, perlu diikuti dengan penegakan hukum dan keterbukaan hasil evaluasi kepada publik.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat perlindungan masyarakat terdampak melalui penyediaan tempat pengungsian yang aman serta dukungan evakuasi medis bagi kelompok rentan. “Keselamatan rakyat adalah prioritas,” ujarnya.
Bhima juga menilai pemulihan ekosistem perlu menjadi bagian penting dalam strategi penanganan karhutla. Ia mendorong pembentukan tim pemulihan ekosistem terpadu yang dapat mengintegrasikan upaya restorasi dengan evaluasi terhadap aktivitas usaha yang menjadi penyebab kebakaran.
Dorongan tersebut dilatarbelakangi besarnya potensi dampak ekonomi karhutla yang dilaporkan Celios dengan perkiraan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai sekitar Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional.
“Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026,” jelas Huda.
Dalam perhitungannya, kerugian ekonomi dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pertanian, akomodasi, serta makanan dan minuman akibat asap dan gangguan produksi mencapai Rp29,54 triliun, atau sekitar 0,23 persen dari PDB nasional.
Secara wilayah, Kalimantan Barat mencatat dampak nominal terbesar yakni Rp5,7 triliun, disusul Papua Barat Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur Rp2,8 triliun. Data tersebut memperlihatkan bahwa penguatan mitigasi karhutla perlu dilakukan secara nasional, seiring meluasnya wilayah yang berisiko terdampak.
Celios juga memperkirakan dampak karhutla berpotensi mengurangi penerimaan negara dari pajak bersih daerah sekitar Rp269,86 miliar akibat karhutla pada 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi karhutla dapat menjalar ke daerah lain melalui keterkaitan antarsektor, termasuk industri pengolahan kayu, pulp and paper, hingga furnitur.
Sementara itu, dari sisi kesehatan, Celios memperkirakan skenario masyarakat yang terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terdapat potensi 1,78 juta orang terdampak dengan total biaya kesehatan sekitar Rp9,75 triliun.
"Jika masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak sempat mendapatkan pemeriksaan turut diperhitungkan, jumlahnya berpotensi mencapai 17,4 juta jiwa, dengan total biaya kesehatan sekitar Rp93,56 triliun, setara 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026,” ujar Huda.
Dengan besarnya potensi biaya ekonomi, fiskal, dan kesehatan tersebut, CELIOS mendorong penguatan mitigasi karhutla untuk mengurangi beban negara akibat dampak karhutla.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.