Sorong - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di Tanah Papua.Menurut dia, Tanah Papua memiliki kekayaan alam yang sangat besar, mulai dari hutan, laut, keanekaragaman hayati, hingga keragaman budaya dan masyarakat adat yang harus dijaga melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan."Jika kita bicara baik-baik tidak mau didengar harus ada gerakan baru berubah. Sejarah bangsa ini begitu," ujar Gubernur Elisa di hadapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan para delegasi Papeda Summit 2026 di Sorong, Rabu.Elisa mengatakan pemerintah pusat perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan pembangunan di wilayah Papua, termasuk upaya perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.
Ia menilai keberhasilan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat semata-mata diukur dari besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi."Pembangunan Tanah Papua harus dilihat dari apakah masyarakat semakin sejahtera, apakah anak-anak Papua memperoleh masa depan yang lebih baik, apakah masyarakat adat semakin kuat menjaga wilayahnya, serta apakah hutan, laut, sungai, dan pulau-pulau kita tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya," ucap Elisa Kambu.Gubernur PBD itu juga menyoroti kondisi hutan di sejumlah wilayah Papua yang dinilai terus menghadapi tekanan akibat aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam."Kami tinggal di Papua, tetapi hutan sudah habis karena dikuasai konglomerat dan orang luar," katanya.Karena itu ia meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan, untuk memperkuat langkah bersama dalam melindungi hutan Papua.
Elisa juga mendorong pemerintah pusat mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat sebagai bagian dari upaya melindungi hak masyarakat adat serta memastikan mereka memiliki posisi yang kuat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam."Mari kita pastikan setiap gagasan yang lahir dari Papeda Summit dapat diterjemahkan menjadi kerja bersama," ujarnya.Pemerintah Provinsi (Pemprov) PBD bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua menggelar Papeda Summit 2026 pada 2-4 September 2026 di Kota Sorong.Forum yang mengusung tema "Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development" itu menjadi ruang kolaborasi multipihak untuk memperkuat pembangunan Tanah Papua yang menempatkan manusia, alam dan budaya sebagai fondasi utama.Dia berharap melalui Papeda Summit muncul gagasan, komitmen dan kolaborasi yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tanah Papua.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.