Jakarta - Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membentuk pilihan konsumsi masyarakat terhadap pangan yang dapat diproduksi di dalam negeri.
Dirgayuza mengatakan penguatan kemandirian pangan tidak hanya perlu dilakukan dari sisi produksi dan efisiensi biaya, tetapi juga dengan memperhatikan jenis pangan yang menjadi pilihan masyarakat.
“Makanya kita perlu membuat masyarakat kita jatuh cinta sama pangan kita sendiri,” kata Dirgayuza dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul, pada IdeaFest 2026, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, MBG dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni membantu penyerapan hasil produksi petani dan nelayan dalam jangka pendek serta membentuk preferensi konsumsi masyarakat dalam jangka panjang.
“MBG itu adalah mekanisme tidak hanya untuk membantu in the short term offtaker para petani nelayan kita di setiap daerah, tapi juga cara kita nanti untuk bisa membuat atau menentukan customer preference in the long run agar masyarakat kita mem-prefer makan makanan yang memang kita bisa produksi dalam negeri,” ujarnya.
Dirgayuza menilai pilihan konsumen memiliki keterkaitan dengan produksi, karena permintaan masyarakat terhadap suatu jenis pangan pada akhirnya ikut mempengaruhi komoditas yang perlu disediakan dan dikembangkan.
Karena itu, ia memandang penguatan kemandirian pangan perlu mempertemukan sisi produksi dengan sisi konsumsi, termasuk memperluas penerimaan masyarakat terhadap pangan yang tersedia dan dapat dikembangkan di dalam negeri.
Pendekatan tersebut, menurut Dirgayuza, juga menjadi penting ketika terdapat komoditas yang sulit diproduksi secara kompetitif di Indonesia karena perbedaan kondisi sumber daya dan karakter produksinya.
Ia menilai pola konsumsi masyarakat dapat berkembang seiring dengan ketersediaan dan pengenalan suatu produk pangan.
Pembentukan preferensi konsumen dinilai menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan bersama dengan peningkatan kapasitas produksi.
“Nah kita perlu melihat bagaimana kita memilih sebagai konsumen, karena apa yang kita pilih itu akhirnya menentukan,” ujar dia lagi.
Di sisi pasokan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mengatur penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta badan usaha milik desa.
Pada Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal yang terdiri atas badan usaha milik desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah mengarahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, serta UMKM di sekitar dapur MBG sebagai pemasok bahan pangan dan tidak menggantungkan pasokan hanya kepada satu atau dua pemasok.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menegaskan SPPG perlu mengutamakan produk hasil produksi lokal, termasuk dengan menyerap pasokan peternak dan pelaku usaha di masing-masing wilayah.
Dalam forum yang sama, Zulhas mengatakan penguatan produksi pangan dalam negeri turut berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
“Kalau kita tidak swasembada di bidang pangan, maka pangan kita akan tergantung kepada impor,” kata Zulhas.
Menurut Menko Pangan, ketahanan dan swasembada pangan juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada. Oleh karena itu Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan,” ujar dia.
Zulhas dan Dirgayuza dalam diskusi tersebut menempatkan pangan bukan hanya sebagai persoalan jumlah produksi, tetapi juga menyangkut pola konsumsi, kesejahteraan produsen, gizi, serta kemandirian pangan.
Dirgayuza menilai keterhubungan antara produksi dan pilihan konsumsi penting agar peningkatan kapasitas pangan dalam negeri juga diikuti terbentuknya permintaan yang berkelanjutan terhadap hasil produksi nasional.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.