Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai operasi pasar Perum Bulog dapat menjadi prioritas jangka pendek pemerintah untuk meredam potensi tekanan inflasi pangan pada September 2026.
Menurut Dipo, inflasi pangan menjadi kekhawatiran utama pada kuartal III dan IV 2026, terutama seiring risiko gangguan pasokan akibat El Nino.
“Bila memang harus menggunakan fiskal, dan betul inflasi pangan yang menjadi kekhawatiran utama, yang dapat menjadi prioritas jangka pendek mestinya sih operasi pasar Bulog untuk stabilisasi beras dan pangan pokok," kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Ia menilai beras dan cabai menjadi dua komoditas utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah memasuki September karena harganya sudah relatif tinggi.
“Soalnya kan pokoknya dua item yang paling utama itu kan beras sama cabe. Harga beras dan cabai sudah cukup tinggi. Harusnya pemerintah bisa lebih mengambil inisiatif prioritas,” ujarnya.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, harga beras di tingkat pedagang eceran secara nasional pada Rabu tercatat berkisar Rp14.750–Rp17.700 per kilogram (kg), sedangkan cabai rawit merah mencapai Rp78.100 per kg dan cabai merah keriting Rp70.400 per kg.
Selain operasi pasar untuk stabilisasi pasokan beras dan pangan pokok, Dipo turut mengusulkan subsidi biaya transportasi distribusi antardaerah untuk menekan biaya logistik serta percepatan penyaluran bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 3,19 persen secara tahunan.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan 3,86 persen dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 1,13 persen.
Dipo turut mengingatkan risiko El Nino terhadap pasokan sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan mendatang. Ia menyebut beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih sebagai komoditas yang perlu dicermati.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino bertahan setidaknya hingga awal kuartal I 2027.
Pada September 2026, sebanyak 169 zona musim atau 25,41 persen luas daratan Indonesia diproyeksikan mengalami puncak musim kemarau.
Untuk jangka menengah hingga akhir tahun, Dipo mengusulkan dukungan fiskal berupa subsidi benih, pupuk, dan air untuk membantu sektor pangan menghadapi dampak El Nino.
“Jangka menengah sampai akhir tahun, subsidi benih, pupuk, dan air untuk menghadapi El Nino,” ucap dia.
Sementara itu, pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah stabilisasi pangan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta bantuan pangan.
Hingga 7 Agustus 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 7.586 kali di 38 provinsi dan 448 kabupaten/kota.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan. Setiap penerima mendapatkan alokasi 10 kg beras per bulan selama tiga bulan.
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) turut memperkuat pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca terhadap harga pangan.
Di sisi energi, Dipo menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar serta tarif listrik sudah tepat untuk membantu melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
"Sudah tepat pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dan listrik," ungkapnya.
Pada September 2026, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter meski sejumlah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan harga mulai 1 September.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menetapkan tarif listrik triwulan III 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.
Menurut Dipo, kestabilan harga energi tersebut terutama diperlukan untuk membatasi efek lanjutan inflasi melalui biaya transportasi dan logistik.
“Iya sebenarnya buat second round effect sih. Jadi efeknya kan enggak langsung ya. Pertalite sama solar itu kan lebih di logistik,” tuturnya.
Ia menjelaskan penggunaan BBM berkaitan dengan kegiatan logistik, baik untuk transportasi darat maupun angkutan barang lainnya.
Karena itu, menjaga harga energi dinilai dapat membantu membatasi tambahan tekanan terhadap biaya distribusi ketika risiko inflasi terutama berasal dari pangan.
BI mencatat kelompok pangan bergejolak (volatile food) mengalami inflasi 0,88 persen secara bulanan pada Agustus 2026, setelah pada Juli mengalami deflasi 1,68 persen. Secara tahunan, inflasi kelompok tersebut mencapai 4,06 persen.
Adapun sasaran inflasi 2026 ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.