Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai setoran sebagian keuntungan Danantara senilai Rp120 triliun bisa menekan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau Rp120 triliun tersebut benar-benar masuk dan tidak diikuti tambahan belanja dengan nilai yang sama, kebutuhan pembiayaan bisa turun cukup signifikan," kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan peralihan dana itu bisa membuat pemerintah memiliki ruang untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau tekanan pasokan obligasi di pasar.
Dalam kondisi seperti itu, Yusuf berpendapat biaya bunga juga berpotensi lebih terkendali dan tekanan terhadap pembiayaan swasta bisa sedikit berkurang.
Namun, Yusuf melanjutkan bila dana digunakan untuk membiayai belanja baru, manfaatnya terhadap pengurangan utang tentu menjadi lebih kecil.
"Jadi, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang masuk, tetapi bagaimana dana itu digunakan dalam APBN," ujarnya menambahkan.
Secara umum, skema saat ini terlihat memberikan keuntungan lebih banyak dibandingkan skema lama.
Sebagai catatan, dividen BUMN mulanya masuk secara rutin ke pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dalam APBN, sebelum dialihkan ke Danantara sebagaimana amandemen BUMN pada tahun lalu.
Adapun setoran dividen BUMN sebelumnya disebut sekitar Rp90 triliun per tahun.
"Tetapi, perbandingannya tidak bisa hanya dilihat dari angka. Setoran KND sebelumnya relatif rutin dan lebih mudah diproyeksikan dalam APBN. Sementara setoran dari Danantara lebih bergantung pada kinerja investasi dan keputusan pemerintah," jelas Yusuf.
"Selain itu, setiap dana yang ditarik ke APBN berarti ada dana yang tidak digunakan Danantara untuk investasi jangka panjang. Jadi ada biaya kesempatan yang perlu diperhitungkan," ujarnya lagi.
Di samping itu, Yusuf berpendapat keputusan ini juga menyangkut kredibilitas Danantara.
Menurutnya, bila lembaga itu ingin diposisikan sebagai pengelola investasi negara yang bersifat komersial dan berorientasi jangka panjang, pasar tentu akan melihat seberapa jelas batas antara dana investasi dan kebutuhan fiskal pemerintah.
"Transfer ke APBN dalam jumlah besar tidak selalu negatif, tetapi harus transparan supaya investor bisa membedakan mana keuntungan investasi yang benar benar baru dan mana penerimaan yang pada dasarnya merupakan pengalihan kembali dividen BUMN yang sebelumnya memang sudah menjadi sumber penerimaan negara," tuturnya.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.