Memuat Waktu WIB...
Trending:
#5G Indonesia #BI Rate #Timnas Day #Ekonomi Digital
Nasional

GREAT Institute: Ketepatan mitigasi produksi padi tetap diperlukan

NadiKabar Biro
GREAT Institute: Ketepatan mitigasi produksi padi tetap diperlukan
Dokumentasi dan liputan resmi tim redaksi NadiKabar.com terkait GREAT Institute: Ketepatan mitigasi produksi padi tetap diperlukan.

Jakarta - GREAT Institute mengingatkan bahwa surplus padi nasional kini diikuti oleh bayang-bayang ancaman El-Nino yang berisiko menimbulkan guncangan produksi padi, untuk itu ketepatan produksi padi tetap diperlukan.

"Ketepatan mitigasi pada produksi padi tetap diperlukan, terutama dalam mengantisipasi dampak kekeringan yang berbeda antarwilayah," kata Ekonom GREAT Institute Hastuti dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

GREAT Institute menilai posisi pangan nasional saat ini memang lebih kuat dibanding episode El-Nino 2023–2024, tetapi angka agregat nasional dapat menyembunyikan kerentanan produksi yang sangat berbeda antarwilayah.

Data BPS mencatat produksi beras nasional 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, melampaui proyeksi kebutuhan konsumsi beras domestik oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar 31,2 juta ton. Artinya, pada periode tersebut terdapat surplus beras lebih dari 3,5 juta ton.

Sepanjang 2025 pemerintah juga tidak melakukan impor beras umum dan pada 2026 pemerintah masih memproyeksikan untuk tidak melakukan impor beras umum tersebut.

"Produksi maupun cadangan beras kita memang masih berada dalam kategori aman," ujarnya saat menggelar GREAT Mid-Year Economic Outlook 2026: Membangun Kembali Kepercayaan, Menumbuhkan Optimisme.

Analisis GREAT Institute terhadap El-Nino 2023-2024 menunjukkan enam provinsi yakni Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara mengalami kontraksi produksi melampaui 10 persen.

Pada kelompok provinsi tersebut, penurunan produksi lebih banyak berasal dari penurunan luas panen dibandingkan produktivitas per hektare.

Bahkan, produktivitas di tiga provinsi masih meningkat. Pola ini mengindikasikan bahwa risiko dapat muncul ketika petani menunda atau tidak melakukan penanaman, maupun ketika luasan sawah dengan kecukupan air berkurang.

Sementara itu, sentra produksi utama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat justru mengalami kehilangan volume yang jauh lebih besar secara nasional meskipun persentase penurunannya lebih ringan.

Saat episode 2023-2024 terjadi, Jawa Tengah sendiri kehilangan sekitar 736 ribu ton dibandingkan periode baseline, lebih dari dua kali lipat kehilangan gabungan enam provinsi yang mengalami kontraksi lebih dari 10 persen.

GREAT Institute menegaskan bahwa temuan tersebut relevan dengan kondisi terkini. Berdasarkan pemantauan BMKG periode Agustus 2026, curah hujan rendah kini mendominasi lebih dari 90 persen wilayah Indonesia. Episode El-Nino kali ini juga diproyeksikan dapat bertahan hingga awal 2027.

"Kita sudah mengetahui intensitas risiko El-Nino tahun ini dan kita tidak dapat menghilangkan risiko tersebut. Fokus kita saat ini harus diarahkan pada kesiapan infrastruktur irigasi dan distribusi sarana produksi pertanian ke seluruh wilayah Indonesia. Ketepatan dalam eksekusinya menjadi semakin penting terutama bagi wilayah yang sedang memasuki periode tanam berikutnya," ucapnya.

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret, di antaranya percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.

Selain itu, program pompanisasi untuk membantu mengairi sawah yang mengalami keterbatasan air serta alokasi pupuk bersubsidi nasional untuk musim tanam 2026 juga sedang dilaksanakan.

Bersamaan dengan berlangsungnya fenomena iklim tersebut, GREAT juga menegaskan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi harga beras di tingkat konsumen.

Meski ancaman iklim bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi stabilitas harga beras, pemerintah tetap perlu mengerahkan perangkat teknis maupun nonteknis untuk memastikan bahwa ketika dampak El-Nino kian terasa, konsumen tetap terlindungi dari lonjakan harga yang berlebihan.

"Kami mengimbau agar pemerintah juga fokus pada stabilitas harga beras. Kenaikan harga beras ketika risiko iklim kian terasa dapat menggeser anggaran rumah tangga ke pangan dan mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lainnya," kata Hastuti yang juga merupakan Dosen Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan di IPB ini.

Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.

Topik Terkait: #Nasional #Berita Terkini #NadiKabar #Indonesia