Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan seluruh dana dan bantuan untuk penanganan dampak gempa bumi Flores harus dikelola transparan, tepat sasaran, serta diawasi secara berlapis untuk mencegah penyalahgunaan.
“Semua dana dan bantuan yang masuk untuk penanganan gempa Flores ini harus dipastikan tersalur secara adil dan merata untuk kepentingan penanganan bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun nanti pasca-bencana untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya di Kupang, Sabtu.
Dia mengatakan penegasan tersebut di tengah besarnya dukungan pemerintah pusat untuk penanganan dan pemulihan pasca-gempa di Pulau Flores, termasuk Bantuan Presiden senilai total Rp200 miliar.
Ia menegaskan tidak boleh ada celah bagi praktik penyalahgunaan maupun korupsi terhadap dana yang diperuntukkan masyarakat terdampak bencana.
“Tidak boleh ada celah sedikit pun untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Pokoknya, pengawasan terhadap semua bantuan yang masuk harus dilakukan secara berlapis dan berjenjang,” katanya.
Dari total bantuan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT memperoleh Rp40 miliar, sedangkan delapan kabupaten di daratan Flores masing-masing mendapatkan Rp20 miliar.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan tersebut saat rapat penanganan gempa Flores dan percepatan pemulihan di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, 26 Agustus 2026.
“Terima kasih, Bapak Presiden. Sesuai arahan Bapak Presiden, semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi mendapatkan Rp40 miliar. Ini sangat membantu kami untuk menggerakkan penanganan secara lebih maksimal agar bisa membantu para pengungsi,” katanya.
Melki meminta pemerintah kabupaten penerima bantuan segera mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut sesuai petunjuk teknis kementerian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta para bupati bersama jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai lokasi terdampak agar kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi secara akurat dan bantuan disalurkan tepat sasaran.
Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 4 September 2026, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut menyebabkan 130 orang meninggal dunia dan 96.385 orang mengungsi.
Gempa juga mengakibatkan 99.568 rumah rusak serta berdampak pada 600 rumah ibadah, 2.633 fasilitas pendidikan, 673 kantor pemerintah, dan 663 fasilitas kesehatan.
Status tanggap darurat bencana masih berlangsung hingga 12 September 2026.
BMKG mencatat hingga 5 September 2026, pukul 05.00 WIB telah terjadi 12.438 gempa susulan. Sebanyak 174 di antaranya dirasakan masyarakat, dengan magnitudo terbesar 6,2 dan 36 gempa susulan berkekuatan di atas magnitudo 5.
Pemerintah Provinsi NTT akan tetap memastikan pengawasan terhadap seluruh dukungan yang diterima berjalan secara berjenjang agar setiap anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak, baik selama tanggap darurat maupun proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.