JAKARTA — Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Masni Eriza menyatakan industri dalam negeri perlu memanfaatkan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi menuju OECD untuk mendorong daya saing.
“Jangan sampai upaya penyelarasan justru mengurangi daya saing kita dan industri. Sebaliknya, penyesuaian harus mampu memperkuat daya saing dunia usaha dan industri nasional,” katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.
Masni menuturkan kompleksitas ekonomi global membuat Indonesia perlu memperkuat ketahanan melalui kerja sama yang luas dan adaptif.
Indonesia, kata dia, selama ini menempatkan diri sebagai bridge builder yang dapat mempertemukan berbagai kekuatan ekonomi dunia.
Terlebih, OECD merupakan forum kebijakan dan knowledge hub yang membantu negara menyusun kebijakan serta mengembangkan standar dan berbagi best practices.
“Semakin beragam pilihan yang kita miliki, semakin besar pula ruang gerak kita untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif,” ujarnya.
Saat ini, OECD memiliki 38 negara anggota dan delapan negara dalam proses aksesi, termasuk Indonesia bersama Thailand.
Dari sekitar 240 instrumen OECD yang menjadi bagian proses aksesi Indonesia, sebanyak 45 instrumen telah sepenuhnya selaras, 181 selaras sebagian dan masih membutuhkan penyesuaian, sedangkan 13 instrumen belum sepenuhnya selaras.
Meski demikian, Masni dalam kegiatan Jaring Masukan Teknis Bersama Para Pelaku Usaha dan Industri bersama Kadin Jawa Timur ini mengatakan proses aksesi bukan sekadar menyelaraskan aturan, tetapi memastikan penyesuaian tersebut tidak mengorbankan kepentingan nasional dan justru meningkatkan daya saing industri.
Menurut dia, keterlibatan Indonesia dalam OECD dan BRICS memberikan dua ruang strategis yang berbeda bagi perekonomian nasional.
OECD, kata Masni, dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, regulasi, standar dan iklim investasi, sedangkan BRICS membuka peluang untuk memperluas pasar, investasi, pembiayaan, teknologi hingga rantai pasok.
Oleh sebab itu, Masni mengatakan pemerintah perlu memastikan berbagai penyesuaian kebijakan dalam proses integrasi ekonomi internasional tetap mempertimbangkan kepentingan nasional.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.