Kadin Jawa Timur menilai keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dapat membuka peluang baru untuk memperkuat ekspor, investasi, industri, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan Indonesia tidak perlu mempertentangkan OECD dan BRICS karena keduanya dapat dimanfaatkan secara bersamaan untuk memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.
"Bagi Indonesia, persoalannya bukan OECD atau BRICS, yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan OECD dan BRICS sekaligus untuk memperkuat posisi ekonomi nasional," kata Adik dalam acara "Jaring Masukan Teknis Bersama Para Pelaku Usaha dan Industri" di Surabaya, Jatim, Sabtu.
Menurut dia, keberhasilan keterlibatan Indonesia dalam kedua forum tersebut perlu diukur dari manfaat konkret bagi perekonomian seperti peningkatan ekspor, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kelas UMKM.
Ketua Komite Tetap BIAC-OECD Kadin Indonesia Rina Zoet menuturkan Jawa Timur dapat menjadi salah satu wilayah yang merasakan dampak langsung dari reformasi kebijakan yang didorong melalui proses aksesi OECD.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2026 sebesar 5,33 persen dengan kisaran proyeksi 4,9-5,7 persen ditopang antara lain oleh industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan ekspor.
"Keberhasilan reformasi OECD akan sangat ditentukan oleh dampaknya terhadap pabrik, eksportir, pemasok, pekerja, dan UMKM Jawa Timur," kata Rina.
Rina menjelaskan peluang ekonomi akan semakin besar apabila standar internasional yang diterapkan Indonesia dapat diterjemahkan menjadi akses bagi pelaku usaha terhadap pasar dan rantai pasok global.
Menurut dia, peningkatan kualitas produk, keterlacakan (traceability), dan efisiensi dapat membuka peluang bagi industri manufaktur untuk masuk ke rantai pasok dengan nilai tambah lebih tinggi.
Kepastian regulasi juga berpotensi mendorong masuknya investasi, teknologi dan kemitraan jangka panjang.
Kemudian, untuk digitalisasi dan dukungan kepatuhan dapat membantu UMKM masuk ke dalam ekosistem industri yang lebih luas.
"Transisi hijau juga menjadi peluang bisnis melalui efisiensi energi, circularity dan pembiayaan hijau. Di sisi lain, standar keterampilan dan keselamatan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan produktivitas talenta," ujarnya.
Sementara, Indonesia yang menjadi anggota BRICS sejak Januari 2025 memiliki ruang kerja sama yang lebih luas dengan negara berkembang dan negara-negara emerging economies.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah sektor strategis antara lain perdagangan, keuangan, penggunaan mata uang lokal, industri, energi dan sumber daya strategis.
Keterlibatan dalam BRICS dan proses aksesi OECD dengan karakteristik yang berbeda itu dinilai dapat menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam memperluas pilihan kerja sama ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional.
Bagi dunia usaha, tantangan selanjutnya adalah memastikan peluang dari kedua forum tersebut diterjemahkan menjadi akses pasar, investasi produktif, penguatan kapasitas industri dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan sektor riil.
Dengan demikian, kata Rina, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan OECD tidak berhenti pada forum diplomasi dan penyelarasan kebijakan tetapi dapat menghasilkan manfaat langsung bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.