Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran Rp50 miliar pada 2027 untuk mendukung pembangunan infrastruktur Pelabuhan Wanam di Papua Selatan. Anggaran tersebut diarahkan untuk penyelesaian area darat pelabuhan yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan swasembada pangan nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan, dukungan pembangunan Pelabuhan Wanam merupakan salah satu bagian dari kegiatan wajib Ditjen Perhubungan Laut dalam anggaran 2027. Pembangunan tersebut secara khusus dikaitkan dengan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
"Adanya dukungan pembangunan infrastruktur pelabuhan pada KSOP Wanam di Provinsi Papua Selatan sebesar Rp50 miliar. Dukungan Pelabuhan Wanam berdasarkan pada Perpres 12 tahun 2025, serta secara khusus mengikuti instruksi Presiden nomor 14 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Penganggaran dimaksud digunakan untuk penyelesaian area darat Pelabuhan Wanam," kata Masyhud dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Pelabuhan Wanam menjadi salah satu infrastruktur yang disiapkan untuk menopang konektivitas kawasan Papua Selatan. Pengembangan infrastruktur transportasi di kawasan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan.
Dalam anggaran Ditjen Perhubungan Laut 2027, dukungan untuk Pelabuhan Wanam masuk dalam kelompok kegiatan wajib. Dari total pagu anggaran sebesar Rp9,821 triliun, sebanyak Rp8,493 triliun atau 86,48% dialokasikan untuk kegiatan wajib.
Masyhud menjelaskan kegiatan wajib tersebut mencakup berbagai mandat dan kewajiban pemerintah, termasuk dukungan keselamatan, pelayanan transportasi laut, serta kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Selain Pelabuhan Wanam, anggaran Ditjen Perhubungan Laut 2027 juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas transportasi laut di berbagai wilayah Indonesia.
Dari total pagu Rp9,821 triliun tersebut, Rp7,008 triliun dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas, sementara Rp2,814 triliun untuk program dukungan manajemen.
Untuk program infrastruktur konektivitas, salah satu alokasi terbesar adalah infrastruktur konektivitas transportasi laut sebesar Rp3,718 triliun. Anggaran ini mencakup kegiatan Multi Years Contract (MYC), pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, kegiatan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pinjaman luar negeri, serta berbagai studi teknis kepelabuhanan.
Sementara itu, pelayanan transportasi laut mendapat Rp2,061 triliun, yang antara lain digunakan untuk layanan angkutan perintis, angkutan barang, angkutan ternak, angkutan rede, serta layanan angkutan pada periode Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
Besaran pagu 2027 tersebut merupakan hasil penyesuaian dari kebutuhan anggaran Ditjen Perhubungan Laut yang mencapai Rp16,646 triliun. Pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp10,812 triliun, sebelum akhirnya pagu anggaran 2027 menjadi Rp9,821 triliun.
Masyhud mengatakan, pemenuhan pagu alokasi terhadap kebutuhan sebelumnya juga belum sepenuhnya terpenuhi. Pada 2025, pemenuhan pagu mencapai 54%, sedangkan pada 2026 sebesar 61%. Untuk 2027, pagu yang tersedia setara sekitar 58% dari kebutuhan.
"Pemenuhan pagu alokasi terhadap pagu kebutuhan pada tahun 2025 sebesar 54% dan tahun 2026 sebesar 61%. Kemudian untuk proses penyusunan anggaran pada tahun 2027 diawali sesuai tahap, pagu kebutuhan senilai Rp16,646 triliun, pagu indikatif senilai Rp10,812 triliun, pagu anggaran senilai Rp9,821 triliun atau setara dengan 58%," jelasnya.
Dalam penyusunan pagu tersebut, terdapat pula penyesuaian sumber pendanaan pinjaman luar negeri (PHLN). Dana PHLN untuk kegiatan Aids to Navigation (AtoN) dan Patimban yang semula Rp2,887 triliun disesuaikan menjadi Rp1,658 triliun.
Di sisi lain, terdapat tambahan pagu sebesar Rp238,075 miliar yang diarahkan antara lain untuk program dukungan manajemen dan program infrastruktur konektivitas.
Masyhud juga menyebut sebagian besar anggaran 2027 akan digunakan untuk memenuhi kegiatan yang bersifat wajib, termasuk layanan keperintisan, keselamatan dan keamanan transportasi laut, hingga pemeliharaan infrastruktur.
Untuk layanan keperintisan, pemerintah mengalokasikan Rp2,061 triliun yang mencakup 107 layanan, terdiri dari 30 layanan penugasan dan 77 layanan swasta. Selain itu terdapat 42 layanan angkutan barang, enam layanan angkutan ternak, serta 17 layanan angkutan rede.
Di sisi keselamatan dan keamanan transportasi laut, pemerintah menyiapkan Rp765,56 miliar dalam program infrastruktur konektivitas. Dana tersebut antara lain untuk ramp check, docking, pembelian BBM dan pemeliharaan kapal negara, pengadaan serta peningkatan peralatan telekomunikasi pelayaran, hingga pengadaan peralatan keselamatan dan keamanan.
Kemenhub juga mengalokasikan Rp308,66 miliar untuk pemeliharaan keselamatan dan keamanan transportasi laut, termasuk pemeliharaan menara suar, rambu suar, pelampung suar, VTS, stasiun radio pantai, kapal kenavigasian, kapal patroli, peralatan SAR dan penanggulangan pencemaran.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.