Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran Rp6,12 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjaga layanan penerbangan perintis, mengembangkan sejumlah bandar udara, hingga memperkuat fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, pagu anggaran tersebut meningkat setelah mendapat pergeseran dan tambahan anggaran sebesar Rp837,2 miliar dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp5,29 triliun.
"Kebutuhan Ditjen Perhubungan Udara tahun anggaran 2027 adalah sebesar Rp14,14 triliun. Pagu indikatif Ditjen Perhubungan Udara tahun 2027 sebesar Rp5,29 triliun, menjadi sebesar Rp6,12 triliun, di mana terdapat pergeseran dan tambahan anggaran sebesar Rp837,2 miliar, sehingga masih terdapat backlog kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp8,01 triliun," kata Lukman dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Lukman memaparkan, dari total pagu Rp6,126 triliun, sebesar Rp3,29 triliun dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas dan Rp2,84 triliun untuk program dukungan manajemen.
Adapun berdasarkan jenis belanja, Rp1,241 triliun atau 20,26% merupakan belanja pegawai, Rp1,017 triliun atau 16,61% belanja barang operasional, serta Rp3,868 triliun atau 63,14% belanja non-operasional.
Salah satu penggunaan anggaran terbesar diarahkan untuk layanan keperintisan. Kemenhub mengalokasikan Rp788,51 miliar untuk layanan penerbangan perintis yang mencakup 262 rute penumpang dan 47 rute kargo di 23 koordinator wilayah perintis.
"Layanan keperintisan telah dialokasikan total 309 rute perintis, terdiri dari 262 rute perintis penumpang dan 47 rute perintis kargo," ujarnya.
Lukman menyebut layanan tersebut menjadi bagian dari upaya Ditjen Perhubungan Udara dalam menjaga konektivitas wilayah.
"Komitmen Ditjen Perhubungan Udara dalam mendukung pelayanan perintis dengan mengutamakan peningkatan frekuensi penerbangan yang mendukung konektivitas kawasan 3TP," tutur dia.
Selain penerbangan perintis, anggaran 2027 juga digunakan untuk pengembangan sejumlah bandar udara di berbagai wilayah.
Untuk dukungan pelayanan, Ditjen Perhubungan Udara mengalokasikan Rp1,289 triliun atau 21,63% dari total pagu. Anggaran ini antara lain mencakup pengembangan bandar udara yang didanai melalui SBSN.
Beberapa bandara yang masuk dalam program tersebut antara lain Bandara Wanam, Bandara Mopah Merauke, Bandara Naha, Betoambari, Tampa Padang, Nop Goliat Dekai, Babo, dan Gorontalo.
Pengembangan juga diarahkan ke sejumlah bandara lainnya, yakni Siboru Fakfak, Singkawang, Pangsuma, Rahadi Usman, Bone, Sugimanuru, FL Tobing, Muara Bungo, Selayar, dan Banda Neira. Selain itu, terdapat penyusunan studi perencanaan pada 12 lokasi dan pemenuhan bangunan operasional pada 45 lokasi.
Adapun khusus untuk mendukung kawasan sentra produksi pangan, Kemenhub akan mengembangkan bandara di Wanam dan Mopah.
"Pengembangan bandara pendukung sentra produksi pangan pada dua lokasi, yaitu Bandara Wanam dan Bandara Mopah. Hal ini didasarkan penugasan Kementerian Perhubungan dalam Inpres Nomor 14 tahun 2025, bahwa Menteri Perhubungan diinstruksikan melakukan percepatan pembangunan pengembangan bandar udara sebagai pendukung kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, melalui penyusunan perencanaan teknis, pembangunan fasilitas, verifikasi hasil pembangunan, dan operasional bandar udara," jelas dia.
Untuk mendukung kawasan 3TP, pengembangan dilakukan di Bandara Nop Goliat Dekai dan Bandara Naha Tahuna. Sementara untuk mendukung kawasan industri, pengembangan dilakukan di Bandara Babo.
Pengembangan konektivitas kewilayahan juga dilakukan di empat lokasi, yakni Bandara Tampa Padang, Bandara Betoambari, Bandara Siboru, dan Bandara Banda Neira.
"Kemudian, pengembangan bandara dukungan konektivitas kewilayahan di empat lokasi yaitu Bandara Tampa Padang, Bandara Betoambari, Bandara Siboru, dan Bandara Banda Neira," beber Lukman.
Sementara itu, Bandara Gorontalo mendapatkan dukungan untuk pengembangan sebagai bandara embarkasi haji.
Anggaran besar lainnya dialokasikan untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. Ditjen Perhubungan Udara menyiapkan Rp1,176 triliun atau 19,19% dari total pagu.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengawasan dan pengendalian keselamatan serta keamanan penerbangan, rehabilitasi prasarana bandar udara, pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan, hingga pemeliharaan operasional teknis bandar udara.
"Dukungan keselamatan keamanan penerbangan, dialokasikan Rp1,176 triliun atau sebesar 19,19% dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian, ramp check, inspeksi, surveilans, evaluasi, verifikasi, pelatihan inspektur, rehabilitasi prasarana, pemanduan fasilitas keselamatan keamanan, serta pemeliharaan fasilitas bandar udara," ujarnya.
Secara lebih rinci, pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan mencakup rehabilitasi prasarana bandar udara di 31 lokasi, rekondisi PKP-PPK di 20 lokasi, optimalisasi airfield lighting di 6 lokasi, pengadaan dan pemasangan PAPI di 2 lokasi, peralatan keadaan darurat di 23 lokasi, X-ray dan WTMD di 14 lokasi, serta CCTV di 31 lokasi.
Anggaran 2027 juga diarahkan untuk rehabilitasi bandar udara yang terdampak bencana. Program tersebut mencakup 8 lokasi, yakni tiga bandara di Sumatra dan lima bandara di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Rehabilitasi pasca bencana pada wilayah Sumatra dengan tiga lokasi yaitu Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Blangkejeren, dan Bandar Udara FL Tobing. Kemudian wilayah Nusa Tenggara Timur dengan lima lokasi yaitu Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, Bandar Udara Labuan Bajo, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandar Udara Frans Seda Maumere, dan Bandar Udara Hasan Aroeboesman Ende," ungkap dia.
Dengan berbagai alokasi tersebut, Lukman mengatakan pergeseran dan penambahan anggaran diarahkan untuk menjaga pelayanan publik, sekaligus memperkuat konektivitas dan keselamatan penerbangan.
"Pergeseran dan penambahan anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendukung pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan," pungkasnya.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.