Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan memperkuat deteksi dini dan kecepatan respons yang menjadi kunci untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap masyarakat hingga kegiatan ekonomi.
“Deteksi dini dan kecepatan respons menjadi kunci agar api dapat ditangani sebelum meluas dan dampaknya terhadap masyarakat, kesehatan, lingkungan, kegiatan ekonomi, serta konektivitas transportasi dapat ditekan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ristianto mengatakan Kemenhut memperkuat pusat kendali yang terintegrasi dengan Decision Support System Jaga Rimba untuk dapat mendeteksi dini dan merespons cepat karhutla.
“Selain itu, juga meningkatkan kesiapsiagaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), menjaga kondisi hidrologis gambut dan ketersediaan air, serta menjalankan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum secara konsisten,” ujar dia.
Lebih lanjut, Ristianto mengatakan Kemenhut juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk terus memperkuat operasi secara adaptif sesuai perkembangan lapangan.
Langkah yang dilakukan, lanjut dia, meliputi patroli dan deteksi dini, verifikasi hotspot melalui ground check, pemadaman darat, dan penyekatan penjalaran api.
“Selain itu, pendinginan hingga benar-benar tuntas, patroli udara, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada wilayah dan waktu yang memenuhi persyaratan meteorologis,” kata Ristianto.
Ia melanjutkan, pemerintah saat ini mengerahkan 53 armada udara di enam provinsi prioritas, terdiri atas 19 armada untuk patroli udara dan mendukung OMC serta 34 armada untuk water bombing.
“Operasi darat juga terus diperkuat karena menjadi unsur utama untuk mengisolasi dan memadamkan sumber api hingga tuntas, terutama pada lahan gambut yang memiliki potensi bara tersimpan di bawah permukaan dan dapat kembali menyala,” ujarnya.
Ristianto juga menekankan, September merupakan fase yang sangat krusial, sehingga penguatan operasi akan difokuskan pada wilayah dengan konsentrasi hotspot dan kejadian kebakaran aktif.
“Khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tanpa mengurangi kesiapsiagaan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, serta wilayah rawan lainnya,” kata dia.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.