Jakarta - Kementerian Sosial menerjunkan puluhan ribu relawan dan pendamping sebagai agen perubahan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki perangkat digital agar tetap terlayani dalam proses penataan dan perbaikan data bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi digital pencairan dan pengusulan bansos tanpa mengesampingkan keterbatasan akses teknologi sebagian warga.
"Kita ajak pendamping, tokoh masyarakat, dan relawan yang kita sebut sebagai agen perubahan untuk mendampingi masyarakat ketika ada digitalisasi bansos, seperti waktu uji coba di Banyuwangi, kita libatkan puluhan ribu agen perubahan," kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Dia menjelaskan ke depannya sistem digitalisasi bansos akan memungkinkan siapa saja untuk mengajukan diri sebagai penerima manfaat. Namun, keputusan kelayakan penerima bansos tidak lagi ditentukan secara manual, melainkan melalui mesin dan aplikasi terintegrasi.
Aplikasi penguji kelayakan tersebut dihubungkan langsung dengan data kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait kepemilikan tanah, serta Kepolisian RI terkait kepemilikan kendaraan bermotor.
Pemerintah saat ini tengah menjalankan digitalisasi bantuan sosial di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi. Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau sembako telah berjalan dan menjangkau lebih dari 3 juta keluarga terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi.
Ketika ditanya terkait keluhan adanya penyesuaian atau penghentian bantuan pada sebagian warga miskin, Gus Ipul menegaskan bahwa hal tersebut bukan dipicu oleh perubahan desil bansos triwulan berjalan, melainkan adanya pemadanan data terkait indikasi keterlibatan dalam aktivitas perjudian daring (judol) maupun domain kementerian lain.
Desil merupakan perangkingan untuk menentukan kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga. Untuk desil 1-5 merupakan keluarga miskin-rentan miskin, 6-8 merupakan kelompok keluarga menengah, dan 9-10 kelas atas atau kaya raya.
Keluarga yang berada dalam desil 1-5 tersebut yang berhak masuk kategori penerima manfaat program intervensi dari pemerintah, termasuk bansos mulai dari program keluarga harapan, jaminan kesehatan, sembako, pendidikan dan seterusnya.
"Kalau untuk bansos desil, data kita untuk triwulan tiga sudah berproses dan berjalan. Adapun kalau ada pencabutan bantuan seperti beasiswa, PIP, hal itu menjadi ranah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan penjelasan," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menekankan bahwa sifat pemutakhiran data bansos yang dilakukan secara bulanan dan tiga bulanan memberi ruang bagi warga untuk melakukan koreksi atau perbaikan data jika terdapat ketidaksesuaian di lapangan, termasuk penerima manfaat yang terindikasi rekening bansosnya digunakan transaksi judi online juga bisa disanggah dengan melampirkan bukti-bukti akurat.
"Sudah ada mekanisme usul sanggahnya, ada petugasnya yang menangani. Pemadanan ini tujuannya agar bansos kita tepat sasaran begitu ya," kata dia.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.