Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun tiga tower rumah susun atau Rusun Prioritas pada tahun depan (2027).
"Memang saat ini kita di pagu anggarannya baru ada 3 tower saja. Makanya kita mengusulkan untuk bisa dapat yang lebih," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, di Jakarta, Kamis.
Menurut Sri, Kementerian PKP belum menentukan lokasi tower Rusun Prioritas tersebut.
"Kementerian PKP memiliki Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU), nanti masuk melalui SIBARU, ada juga kita cek readiness criteria-nya. Jadi kita memang belum mendetailkan di mana, cuma kita sudah punya prosedur untuk pengusulan rusun dan sebagainya," katanya lagi.
Menurut Sri, selama ini yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP, yakni ada rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rusun untuk keperluan beberapa instansi.
"Terus juga tadi ada masukan juga untuk rusun keagamaan," katanya pula.
Kementerian PKP mendapatkan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp11,77 triliun. Dari pagu anggaran tersebut, Kementerian PKP mengalokasikan sebesar Rp452,9 miliar untuk rusun pada tahun depan.
Adapun alokasi tersebut terdiri dari untuk lanjutan Multi-Years Contract (MYC) sebesar Rp325,2 miliar, dan rusun prioritas sebanyak tiga tower Rusun Prioritas sebesar Rp127,6 miliar.
Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.
Dia mengatakan permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.
Sementara itu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan hunian vertikal berpotensi menjadi salah satu solusi paling efektif dalam mengurangi backlog perumahan.
Backlog perumahan adalah kesenjangan atau selisih antara jumlah kebutuhan rumah dengan ketersediaan hunian yang layak dan dimiliki sendiri oleh masyarakat.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan melalui rumah susun, pemanfaatan lahan menjadi jauh lebih efisien, sehingga lebih banyak keluarga dapat tinggal dekat pusat pekerjaan, pusat layanan publik, dan jaringan transportasi. Hal ini juga dapat mengurangi biaya transportasi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup penghuni.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.