Jakarta - Setelah 81 tahun merdeka, keberhasilan pembangunan masih kerap diukur dari seberapa banyak penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Data terbaru menunjukkan bahwa capaian tersebut terus membaik. Pada Maret 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan sebesar 8,07 persen (22,93 juta orang), turun 0,18 poin persentase atau sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025.
Tidak hanya itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) juga turun dari 1,290 menjadi 1,268, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,303 menjadi 0,291. Secara statistik, perubahan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga membaik.
Capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, persoalannya bukan lagi hanya bagaimana mengeluarkan rumah tangga dari kemiskinan, tetapi bagaimana memastikan perbaikan tersebut dapat dipertahankan dan menjadi pijakan menuju taraf kesejahteraan yang lebih tinggi.
Garis kemiskinan menjadi salah satu titik penting dalam membaca persoalan tersebut. Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional tercatat Rp669.235 per kapita per bulan, meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025. Komposisi garis kemiskinan ini masih didominasi oleh kebutuhan makanan yang mencapai 74,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya rumah tangga berpengeluaran rendah masih banyak terserap untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ruang untuk menabung, memperoleh aset, membiayai pendidikan, atau melakukan investasi pun menjadi terbatas.
Kondisi tersebut penting karena peningkatan kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan atau pengeluaran pada satu titik waktu. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan rumah tangga mengubah tambahan sumber daya menjadi modal ekonomi untuk masa depan.
Ketika sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan dasar, kenaikan pendapatan belum tentu segera meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga. Sebagian besar hanya digunakan untuk mempertahankan konsumsi pada tingkat yang lebih baik, sementara kemampuan membangun tabungan dan aset tetap terbatas.
Rumah tangga yang pengeluarannya berada sedikit di atas garis kemiskinan memang tidak lagi tergolong miskin secara statistik, tetapi posisi tersebut belum tentu mencerminkan kapasitas ekonomi yang kuat.
Dengan cadangan terbatas, kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, atau kebutuhan pendidikan dapat menekan kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi. Karena itu, penurunan kemiskinan perlu diikuti penguatan ketahanan ekonomi agar perbaikan tersebut dapat bertahan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara perubahan status kemiskinan dan perubahan kapasitas ekonomi. Perubahan status dapat terjadi ketika pengeluaran rumah tangga melewati suatu ambang, sedangkan peningkatan kapasitas ekonomi membutuhkan proses yang lebih panjang.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.