Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan strategi upskilling, reskilling, dan cross-skilling atau strategi triple skilling (3S) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda dalam menghadapi pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan AI telah mengubah dunia kerja dan melahirkan kebutuhan terhadap kompetensi baru, sehingga generasi muda harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
"Kementerian Ketenagakerjaan memandang transformasi AI bukan sebagai ancaman yang harus ditakuti, melainkan sebagai peluang emas untuk mengakselerasi produktivitas dan daya saing tenaga kerja nasional dan global," kata Afriansyah dalam kegiatan Pink Model United Nations (PinkMUN) 2026 di Kampus Binus, Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan upskilling dilakukan untuk meningkatkan keahlian yang telah dimiliki agar sesuai dengan perkembangan teknologi.
Sementara, reskilling ditujukan bagi pekerja yang terdampak disrupsi supaya dapat beralih ke sektor baru, sedangkan cross-skilling memberikan kombinasi keahlian lintas bidang untuk meningkatkan fleksibilitas karier.
Menurut Afriansyah, strategi tersebut penting karena Indonesia tengah menikmati bonus demografi, dengan lebih dari 68 persen penduduk berada pada usia produktif.
Meski demikian, dia menyebutkan besarnya jumlah penduduk usia produktif dapat menjadi bumerang apabila tidak diimbangi kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.
"Potensi kuantitas yang luar biasa ini dapat menjadi bumerang jika terjadi skill mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan muda dengan kebutuhan riil pasar kerja modern," ujar Afriansyah.
Untuk merespons perubahan tersebut, Kemnaker melakukan reorientasi kurikulum pelatihan vokasi dengan mengintegrasikan literasi AI, analisis data, otomatisasi, serta keterampilan nonteknis, di antaranya berpikir kritis, etika kerja, kemampuan beradaptasi, dan kepemimpinan.
"Keahlian, seperti berpikir kritis, etika kerja, kemampuan beradaptasi, dan kepemimpinan merupakan kemampuan manusia yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin maupun algoritma," tutur Afriansyah.
Selain itu, Kemnaker terus memodernisasi balai pelatihan vokasi dan produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dengan fasilitas berbasis teknologi modern dan meningkatkan kualitas instruktur agar sesuai dengan perkembangan industri.
Afriansyah menegaskan pelatihan vokasi harus terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Peserta juga diarahkan agar memperoleh sertifikasi kompetensi nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bukti kompetensi di pasar kerja.
Sertifikasi BNSP tersebut tetap mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Selain keterampilan teknologi, Kemnaker juga mendorong perlindungan pekerja di tengah berkembangnya pola kerja fleksibel, termasuk pekerjaan lepas.
Pihaknya pun mengajak generasi muda untuk terus belajar dan beradaptasi agar mampu memanfaatkan perkembangan AI.
"Jadilah generasi yang adaptif, berusaha mengasah kompetensi diri, manfaatkan seluruh fasilitas pelatihan yang telah disediakan negara, dan yang paling penting, kawal bersama visi Indonesia Emas 2045," ungkap Afriansyah.
Lebih lanjut, Kemnaker juga berkomitmen memperluas akses pelatihan vokasi secara inklusif, termasuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta menjangkau generasi muda di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.