Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga pendidikan merupakan langkah penting untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan seperti ketidaksesuaian (mismatch) dan link-and-match.
“Kerja sama ini dapat memperkuat link and match antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan upaya penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan kompeten di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta otomatisasi industri.
Langkah strategis itu, lanjutnya, diwujudkan melalui penguatan sinergi antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi agar kualifikasi lulusan makin sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.
Sebagai bentuk komitmen nyata, ia mengatakan Kemnaker menjalin kerja sama dengan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pekan ini.
Cris mengatakan pergeseran struktur industri saat ini menuntut kampus untuk tidak sekadar berfokus pada capaian akademis. Lembaga pendidikan dituntut mencetak lulusan yang siap pakai dan responsif terhadap tuntutan era digital.
“Lembaga pendidikan juga perlu membekali mahasiswa dengan keterampilan terapan, kemampuan beradaptasi, serta karakter yang sesuai dengan tuntutan dunia profesional,” ujar dia.
Lebih lanjut, Cris menjelaskan bahwa kolaborasi itu secara khusus dirancang guna memperkecil kesenjangan kualifikasi yang kerap dialami para lulusan saat berupaya menembus pasar kerja.
Ia menambahkan kedua pihak sepakat mengolaborasikan sejumlah bidang strategis. Ruang lingkupnya mencakup pengembangan kompetensi SDM, pemanfaatan sistem informasi pasar kerja, hingga penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi profesi.
Kemitraan tersebut, lanjutnya, juga turut memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara praktisi dan akademisi. Sinergi tersebut ditargetkan mampu memperkaya sudut pandang penyusunan kebijakan agar lebih relevan dengan tantangan riil di lapangan.
Selain itu, riset akademis berbasis data empiris diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik. Pendekatan tersebut memastikan hadirnya solusi tepat sasaran bagi berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.
“Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial penandatanganan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, lulusan, maupun dunia usaha dan industri,” kata Cris.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.