Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,33 triliun untuk tahun anggaran 2027 kepada Komisi XII DPR RI guna memperkuat program pengelolaan lingkungan serta kegiatan berbasis masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa usulan tambahan tersebut diajukan dengan sumber dana rupiah murni guna melengkapi pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Kami mohon dukungan persetujuan atas usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,339, sehingga pagu alokasi anggaran KLH/BPLH tahun anggaran 2027 menjadi sebesar Rp2, 572 miliar," kata dia.
Jumhur menjelaskan bahwa sebelumnya penetapan awal pagu anggaran KLH/BPLH untuk tahun 2027 tercatat sebesar Rp1,23 triliun (Rp1.232.252.723.000).
Pengajuan tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk mendukung berbagai program strategis pengawasan dan penanganan iklim, termasuk peningkatan alokasi dana untuk kegiatan berbasis masyarakat yang dialokasikan sebesar Rp170,25 miliar.
Jumhur menyampaikan apresiasi atas masukan serta catatan dari pimpinan dan anggota Komisi XII DPR RI, seraya berharap usulan penyesuaian pagu anggaran ini dapat disetujui secara penuh demi optimalisasi kinerja pengawasan lingkungan hidup di tanah air.
"Saya rasa dengan adanya kenaikan ini pak, bisa dipenuhi pak itu usulan bapak ya. Terima kasih. Program berbasis kemasyarakatan yang salah satunya adalah motor sampah itu pak ketua," kata dia kepada pimpinan rapat Komisi XII.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.