Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pengadaan papan interaktif digital (smartboard) menjadi salah satu pengadaan yang didalami dalam penyidikan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
"Salah satunya pengadaan soal 'smartboard' atau 'interactive flat panel'," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Budi mengatakan penyidik juga masih mendalami pengadaan barang dan jasa lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
"Tentunya juga penyidik masih mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan," katanya.
KPK sebelumnya menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Jumat (28/8) dan mengamankan sejumlah dokumen terkait pengadaan barang dan jasa.
Dokumen tersebut selanjutnya didalami penyidik untuk menelusuri pengadaan yang berkaitan dengan perkara, termasuk pengadaan "smartboard" atau "interactive flat panel" (IFP).
KPK saat ini melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Dalam penyidikan tersebut, KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.
Selain perkara pengadaan di Dinas Pendidikan, KPK juga menyidik dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Penerimaan uang tersebut diduga berasal dari pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
KPK sebelumnya mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar dalam rangkaian penyelidikan perkara tersebut.
Pada Kamis (27/8), KPK menggeledah kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.