Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tengah mematangkan konsep Badan Pengadaan Pemerintah (BPP) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, melaporkan bahwa pihaknya saat ini menyiapkan pembentukan BPP dengan terlebih dahulu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan anggaran yang telah tersedia.
Namun demikian, ia mengatakan anggaran LKPP yang diajukan untuk 2027 belum mencakup kebutuhan pembentukan BPP karena konsep kelembagaan tersebut masih dalam tahap pematangan. Kebutuhan anggaran BPP nantinya akan dihitung lebih lanjut seiring dengan perkembangan implementasinya.
"Jadi memang anggaran yang kami minta di 2027 belum termasuk BPP ini. Tapi kami sudah berhitung, kalaupun nanti akan ada itu lahir (BPP), kami akan memanfaatkan semua resources yang ada dulu," ujarnya.
Sarah menjelaskan, LKPP juga melakukan studi banding atau benchmarking ke sejumlah lembaga di dalam maupun luar negeri untuk mempelajari model kelembagaan yang sesuai.
Pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia juga dinilai dapat mendukung tahap awal operasional BPP.
Sarah menyebut, saat ini terdapat sekitar 20 ribu SDM pengadaan yang sudah memiliki sertifikasi dan tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Jadi untuk sekadar jalan dulu, karena sebenarnya SDM pengadaan yang ada hari ini, yang bersertifikat itu sekitar 20 ribu orang yang tersebar di kementerian dan juga di pemerintah daerah,” ujarnya.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.