Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku memfasilitasi pembahasan persoalan batas kawasan Taman Nasional (TN) Manusela dengan masyarakat, pengelola taman nasional, dan pemerintah pusat menyusul aspirasi dari 13 negeri penyangga.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Sabtu, mengatakan pemerintah provinsi mengambil peran sesuai kewenangannya dengan membuka ruang koordinasi untuk mencari penyelesaian persoalan tersebut.
Aspirasi itu disampaikan sembilan raja yang mewakili 13 negeri/desa penyangga kawasan Gunung Manusela dan Maraina saat bertemu dengan gubernur di kediamannya di Mangga Dua, Ambon, Jumat (28/8).
"Yang paling penting pemerintah mendengar dan pemerintah merespons apa yang menjadi aspirasi mereka," kata Lewerissa.
Menurut dia, penetapan batas kawasan TN Manusela merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga Pemprov Maluku tidak dapat mengambil keputusan mengenai batas kawasan.
Pemprov, katanya, dapat memfasilitasi dialog agar persoalan tersebut dibahas bersama masyarakat, pengelola TN Manusela, dan pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, Lewerissa menugaskan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadilla mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan pihak TN Manusela.
"Pemerintah provinsi sudah menugaskan Pak Kadis Kehutanan, Pak Haikal, untuk nanti mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan Taman Nasional Manusela. Bahkan juga bersama-sama masyarakat dan Taman Nasional Manusela untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ujarnya.
Lewerissa mengatakan persoalan pengelolaan kawasan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk keberadaan zona inti serta zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas tertentu sesuai ketentuan.
"Jadi saya kira tidak ada masalah yang terlalu mendasar yang tidak bisa diselesaikan," katanya.
Selain persoalan batas kawasan, para raja menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan serta pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, di negeri-negeri penyangga TN Manusela.
Terkait fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Lewerissa mengatakan kewenangannya berada pada pemerintah kabupaten sehingga Pemprov Maluku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
"Kita akan koordinasi pemerintah kabupaten dan kami juga menaruh harapan besar untuk juga bisa melihat masalah pendidikan di desa-desa di atas," katanya.
Lewerissa juga berencana mengunjungi negeri-negeri di kawasan Gunung Manusela dan Maraina untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan pembangunan di wilayah tersebut.
"Saya sendiri sebagai gubernur telah menyampaikan kepada Pak Raja bahwa satu saat nanti saya akan menginjakkan kaki saya di negeri-negeri di Gunung, terutama di Manusela dan Maraina. Saya kira soal waktu saja, tapi niat itu sudah ada sejak lama di dalam diri saya," ujarnya.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.