Surabaya - Data yang tampak sederhana di Kartu Keluarga (KK) sering kali dianggap sekadar urusan administrasi. Nama, alamat, status keluarga, dan jenjang pendidikan seolah hanya diperlukan ketika seseorang membutuhkan dokumen untuk sekolah, perbankan, pekerjaan, atau layanan pemerintah.
Padahal, di balik kolom-kolom itu tersimpan gambaran tentang manusia yang menjadi sasaran pembangunan.
Karena itu, ketika seorang warga sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi tetapi jenjang pendidikannya dalam Kartu Keluarga masih tercatat sebagai SD, SMP, atau SMA, persoalannya tidak berhenti pada ketidaksesuaian administrasi. Data yang tertinggal dapat membuat wajah pembangunan yang dibaca pemerintah tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat.
Fenomena semacam itu masih ditemukan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya mendorong warga memperbarui data pendidikan dalam dokumen kependudukan agar informasi yang tersimpan sesuai dengan perkembangan kehidupan mereka. Langkah tersebut penting karena data kependudukan berkaitan dengan berbagai indikator pembangunan manusia.
Di sinilah pembaruan KK menemukan makna yang lebih luas. Memperbarui satu informasi pribadi berarti membantu memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan gambaran penduduk yang lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Surabaya mempunyai modal pembangunan manusia yang kuat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya mencapai 85,65 pada 2025, meningkat 0,96 poin atau 1,13 persen dibandingkan 2024 yang berada pada angka 84,69.
Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh dimensi IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.
Angka itu menggambarkan capaian yang menggembirakan. Namun, angka yang tinggi tidak otomatis berarti seluruh data yang menjadi dasar kebijakan sudah sempurna. Justru semakin kompleks pembangunan sebuah kota, semakin besar kebutuhan terhadap data yang mutakhir, rinci, dan dapat dipercaya.
Data kependudukan kemudian berubah dari sekadar arsip administratif menjadi infrastruktur sosial pembangunan.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.