Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berharap instrumen penilaian kondisi ekonomi dan likuiditas pasar dapat disempurnakan melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar lebih mencerminkan kondisi riil, seusai Bank Indonesia (BI) memiliki gubernur baru.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam menjawab pertanyaan wartawan mengenai koordinasi yang perlu diperdalam seusai dilantiknya Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“KSSK kan rutin. Kita coba pertajam instrumen-instrumen kita untuk melihat kondisi ekonomi dan likuiditas di pasar, sehingga tidak seperti kemarin-kemarin,” kata Purbaya dalam wawancara cegat (doorstop) di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.
Berkaca dari kondisi beberapa waktu lalu, Purbaya mengatakan dirinya termasuk terlambat dalam menilai kondisi likuiditas di sistem perekonomian ketika hanya mengandalkan indikator seperti alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK) secara umum. Namun jika ditelaah lebih lanjut, perbankan rupanya mengalami tantangan likuiditas.
“Itu antara lain yang mesti kita perbaiki. Jadi kita ingin mengembangkan tools-tools yang betul-betul melihat riil kondisi di lapangan,” kata Purbaya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi berharap koordinasi dapat terjalin menjadi semakin baik antara OJK dan BI dalam kerangka KSSK, termasuk bersama Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Ia mengatakan, sinergi menjaga stabilitas melalui koordinasi kebijakan dilakukan dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga.
“Namun tentunya, semua itu harus kita koordinasikan dan sinergikan supaya tidak ada conflicting policy, supaya juga memastikan sinergitas kita untuk menjamin stabilitas sistem keuangan,” kata Friderica.
Pada Rabu, Destry Damayanti resmi dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026-2031, setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.
Pada kesempatan yang sama, Aida S. Budiman juga mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Senior BI serta Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI.
Pelantikan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2026 tanggal 1 September 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.