Jakarta - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan penguatan literasi digital merupakan kunci untuk melindungi anak dari paparan radikalisme di dunia maya.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Lestari yang juga anggota Komisi X DPR itu menjelaskan ketahanan anak perlu dibangun agar mampu menyaring dan menolak narasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
“Pendidikan inklusif dan penguatan literasi digital adalah kunci. Penguatan literasi digital di sekolah dan keluarga harus menjadi gerakan nasional berkelanjutan guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia,” ucapnya.
Jumlah anak di Indonesia yang terpapar paham kekerasan dan radikalisme dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat 620 anak terpapar melalui media sosial sepanjang Januari hingga 26 Agustus 2026. Temuan tersebut, ucap Lestari, merupakan alarm yang menuntut respons sistemis, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menyambut baik langkah BNPT berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui deklarasi lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
Namun, dia menilai, kolaborasi tersebut harus diikuti dengan implementasi yang konsisten di seluruh satuan pendidikan sesuai Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman.
Selain itu, dia mendorong pemerintah membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang melibatkan orang tua, guru, komite sekolah, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran paham kekerasan di kalangan anak.
“Dengan kolaborasi dan komitmen nyata dari semua pihak, temuan ini dapat menjadi momentum untuk membangun benteng pertahanan yang kuat bagi generasi penerus bangsa di masa depan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan sebanyak 620 anak usia 11–18 tahun di 34 provinsi terpapar paham kekerasan dan radikalisme melalui berbagai platform media sosial, seperti siniar dan forum YouTube.
Anak-anak itu disebut tergabung dalam komunitas atau ekosistem digital yang membicarakan peristiwa kejahatan. BNPT memastikan seluruh anak yang terpapar telah mendapat intervensi dari aparat penegak hukum.
Untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan pendidikan, BNPT bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, didukung Kementerian Agama serta Kementerian Sosial.
Sinergi tersebut dilakukan melalui kegiatan penguatan peran komite sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di satuan pendidikan.
“Harapannya kegiatan ini dapat melahirkan komitmen yang nyata melalui penguatan kapasitas dan peran masing-masing pihak, baik tingkat pusat maupun daerah,” katanya di Jakarta, Rabu (2/9).
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.