Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengajak pemerintah termasuk kementerian dan lembaga dibawah koordinasinya, mendengarkan masukan dari masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kita semua lagi pusing mengatasi bencana rutin kebakaran hutan di mana-mana. Kita tidak sadar bahwa sumber pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan ada di masyarakat adat dan para pengelola lokal yang punya pengalaman dan kearifan, yang itu mestinya menjadi sumber kebijakan," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam acara People's Conservation Summit 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Ia mempertanyakan pola penanganan kebakaran hutan yang terus dilakukan secara berulang setiap tahun, sementara pengetahuan masyarakat yang hidup paling dekat dengan kawasan hutan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian penting dalam perumusan solusi.
Menurut Muhaimin, kebijakan konservasi dan penanganan persoalan lingkungan tidak cukup hanya disusun dari pendekatan teknis dan administratif.
Pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah menjaga dan hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad juga harus menjadi bagian dari fondasi kebijakan.
"Kenapa kita pusing-pusing dengan berbagai cara rutin tiap tahun selalu menghadapi kebakaran hutan? Mari kita kembali kepada pengetahuan dan kearifan lokal," kata Muhaimin.
Ia menilai masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki sistem pengetahuan yang kokoh karena dibangun dari pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan lingkungan.
Karena itu, Muhaimin meminta kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya, untuk benar-benar membuka ruang bagi pengetahuan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan.
"Saya meminta kepada menteri-menteri di bawah koordinasi saya untuk benar-benar mendengarkan, melihat langsung, mengambil dari pengetahuan yang ada dalam masyarakat adat dan pelaku konservasi lokal," kata Muhaimin Iskandar.
Ia menyatakan dukungannya terhadap dekolonisasi konservasi sumber daya alam.
Menurut Muhaimin, masyarakat adat dan komunitas lokal tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai obyek atau pelengkap dalam agenda konservasi.
Sebaliknya, para pemangku adat dan komunitas lokal harus menjadi subyek yang terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan alam.
"Mari kita letakkan para pemangku adat sekaligus komunitas lokal menjadi subjek untuk lahirnya kebijakan yang tepat, hulu masalah teratasi, tidak parsial, tapi terintegrasi dalam mengatasi dan menjaga sustainabilitas seluruh kekayaan alam kita," kata Muhaimin.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar penanganan persoalan lingkungan tidak hanya berfokus pada dampak ketika bencana telah terjadi, tetapi mampu menyelesaikan persoalan sejak dari hulu.
Ia menilai People's Conservation Summit 2026, menjadi forum strategis untuk mempertemukan pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal dengan dunia akademik serta para pengambil kebijakan.
Muhaimin mengatakan, pengalaman panjang para pelaku konservasi di tingkat lokal harus didengar dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.