Mataram - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk dan energi.
"Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan mitra pembangunan perlu bekerja dalam satu ekosistem agar berbagai inisiatif yang telah berjalan tidak berhenti secara parsial," kata Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi di Mataram, Selasa.
Aryadi mengatakan pengelolaan sampah harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi berbagai persoalan pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pariwisata.
Menurut dia, sampah organik memiliki potensi menjadi pupuk maupun sumber energi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban lingkungan.
Pemanfaatan sampah tersebut juga sejalan dengan pengembangan program Desa Berdaya yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara produktif.
"Program pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi harus memastikan adanya kelembagaan, sumber daya manusia, model bisnis, dan mekanisme pengelolaan yang mampu menjaga keberlanjutan program," ujar Aryadi.
BRIDA NTB memandang pendekatan hulu ke hilir dalam proyek Pengelolaan Limbah Terpadu atau PELITA menjadi salah satu model pengelolaan sampah yang menghubungkan aspek lingkungan dengan manfaat ekonomi masyarakat.
Proyek PELITA merupakan bagian dari kerja sama Indonesia dan Inggris melalui Low Carbon Development Indonesia–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).
Proyek itu dirancang untuk mendorong pengelolaan sampah organik sejak tingkat rumah tangga dan desa untuk diolah menjadi bahan bakar biogas dan pupuk organik. Tahap konstruksi proyek PELITA direncanakan mulai September 2026 hingga sekitar April 2027.
PELITA diarahkan menjangkau 28 Desa Berdaya, termasuk kawasan Gili Trawangan, Gili Air, dan Pulau Moyo dengan melibatkan perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas agar manfaat ekonomi hijau dapat diakses secara lebih inklusif.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memastikan proyek tidak hanya menghasilkan fasilitas pengolahan limbah, tetapi juga membangun model ekonomi sirkular yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.
Koordinator Pembangunan Rendah Karbon Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Anna Amaliya menyampaikan perubahan iklim telah menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu berjalan seiring dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, produksi sampah di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini mencapai sekitar 2.500 ton per hari. Kondisi itu membutuhkan perubahan pola pengelolaan sampah dari sekadar kumpul, angkut, dan buang menjadi pemilahan serta pengolahan sejak sumber.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.