Jakarta - Ombudsman RI (ORI) menegaskan pihaknya akan terus mengawal ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat mendukung produktivitas petani serta ketahanan pangan nasional.
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menilai isu kelangkaan pupuk bersubsidi yang pernah terjadi beberapa waktu merupakan persoalan serius.
"Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari keterlambatan distribusi hingga adanya potensi penyimpangan oleh pihak tertentu," ujar Fikri dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Fikri menyebut sektor pangan menjadi salah satu program prioritas yang turut mendapat perhatian Ombudsman RI.
Menurut dia, masih beberapa kali mendengar adanya kelangkaan pupuk yang harus didalami penyebabnya apakah dari keterlambatan atau memang ada spekulan.
Dalam pendalaman tersebut, kata dia, dibutuhkan pengawasan setiap saat agar kita bisa memastikan para petani mendapatkan haknya dan tidak terlambat.
Kendati demikian, Fikri berpendapat kerja sama dengan berbagai lembaga diperlukan untuk memastikan agar tata kelola pelayanan publik berjalan sesuai dengan mandat negara.
"Mandat kami adalah memastikan tata kelola pelayanan publik berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami perlu bekerja bersama lembaga lain untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan, termasuk memastikan program prioritas pemerintah dapat dilaksanakan dan manfaatnya diterima masyarakat," ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia Robby Setiabudi Madjid di Kantor PT Pupuk Indonesia di Jakarta, Kamis (13/8), ia pun telah meminta agar Pupuk Indonesia melakukan pengawasan berkelanjutan guna memastikan penerima manfaat mendapatkan haknya secara tepat.
Pertemuan dilakukan dalam rangka mencegah malaadministrasi di lingkup pangan, khususnya tata kelola pupuk bersubsidi, serta menjadi bagian penjajakan kerjasama kemitraan serta pengawasan pelayanan publik.
Fikri turut mendorong agar Pupuk Indonesia dapat menerjemahkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi secara optimal.
Dirinya berpendapat penyederhanaan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi harus dapat memberikan dampak terhadap kelancaran proses distribusi hingga ke petani.
Sementara itu, Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia Robby Setiabudi Madjid menyambut baik pertemuan itu.
Dia menegaskan komitmen Pupuk Indonesia untuk menjamin ketersediaan pupuk secara memadai dan berkelanjutan.
"Kami tidak alergi terhadap kritik maupun masukan. Justru semakin banyak yang membantu mengawasi, semakin baik bagi kami," tutur Robby.
Robby menambahkan Pupuk Indonesia terbuka terhadap penguatan kemitraan dengan Ombudsman RI, termasuk dalam pengawasan pada titik-titik rawan penyaluran pupuk bersubsidi guna penguatan tata kelola yang lebih baik.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.