Jakarta - Ombudsman RI (ORI) menekankan penanganan bencana tidak berhenti pada respons tanggap darurat, tetapi membutuhkan kolaborasi dan pengawasan yang berkelanjutan hingga proses pemulihan pascabencana.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyebut kecepatan respons pemerintah daerah, koordinasi lintas instansi, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan dan hak masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
"Dalam konteks tersebut, Ombudsman RI mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta berbagai unsur masyarakat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana," kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, pengawasan juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penanganan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai bencana merupakan test case atau ujian untuk melihat apakah negara hadir di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, kata dia, peran pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa harus diperkuat sebagai respons cepat dalam upaya penyelamatan maupun pemulihan.
Oleh karenanya, menurut Robert, diperlukan kolaborasi aktif dan penguatan kesiapan dasar, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan jejaring antar-instansi sehingga dapat memberikan respons cepat sebelum dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai kementerian/lembaga tiba di daerah terdampak.
Dalam pemantauannya, Ombudsman RI mencatat secara umum di wilayah Sumatera masih terdapat pekerjaan besar pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pada aspek hunian, jembatan dan konektivitas, sungai dan pengendalian banjir, irigasi dan pertanian, bendungan dan prasarana air, serta pemulihan mata pencaharian.
Dari 1.227 sasaran penanganan jembatan, tercatat sebanyak 574 masih dalam proses dan 653 belum selesai. Persoalan juga ditemukan pada pembangunan hunian tetap (huntap) yang masih menghadapi hambatan validasi data by name by address (BNBA), kepastian lokasi dan lahan, pembangunan, serta model hunian.
Di Sumatera Barat, ORI mencatat persoalan pendataan korban juga masih ditemukan di lapangan. Salah satu persoalan yang disampaikan, yakni masyarakat yang rumahnya terdampak lumpur belum seluruhnya memperoleh bantuan.
Ia mengatakan kondisi itu menunjukkan pentingnya kejelasan kriteria dan standardisasi dalam menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan.
"Ombudsman juga menerima persoalan terkait kompensasi atau ganti rugi atas terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk persoalan air bersih yang tidak segera tersedia bagi masyarakat terdampak," katanya.
Sementara di Sumatera Utara, dia melanjutkan, masih ditemukan perbedaan klasifikasi hunian terdampak ringan, sedang, dan berat antara data yang dimiliki pemerintah daerah dengan data pemerintah pusat.
Disebutkan bahwa data awal yang berada pada kisaran 24 ribu unit kemudian berubah menjadi sekitar 17 ribu unit. Perbedaan tersebut perlu segera diklarifikasi melalui mekanisme verifikasi dan validasi bersama agar masyarakat tidak dirugikan akibat perbedaan basis data antar-lembaga.
Ombudsman juga menyoroti persoalan relokasi masyarakat dari zona merah yang belum berjalan maksimal. Salah satu pengaduan yang diterima Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara terkait persoalan tersebut sampai saat ini belum memperoleh penyelesaian yang memadai.
Di Aceh, ORI menemukan persoalan hunian tetap masih menghadapi kendala. Hambatan pemulihan hunian ini bukan hanya diakibatkan oleh anggaran dan administrasi, melainkan juga rantai pasok dan kapasitas pasar.
"Diketahui, telah terjadi kelangkaan semen di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang," tutur Robert.
Di NTT, Ombudsman RI mencatat persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga menyangkut trauma sosial dan keberlanjutan pelayanan publik.
Pascakejadian bencana hingga lebih dari sepuluh hari setelah 14 Agustus 2026,dia melanjutkan, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh bantuan. Persoalan hunian, pendataan korban penerima bantuan, serta akses terhadap layanan dasar juga masih menjadi perhatian.
Ombudsman mencatat kondisi layanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak masih memprihatinkan. Pada saat yang sama, koordinasi antar-instansi belum berjalan optimal.
Robert menyampaikan pelayanan administrasi publik juga masih menghadapi hambatan, terutama dalam bidang kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.
"Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena masyarakat terdampak bencana tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik meskipun berada dalam situasi darurat dan masa pemulihan," ucap dia.
Atas temuan tersebut, Ombudsman RI akan menindaklanjuti berbagai persoalan melalui mekanisme pengawasan sesuai kewenangannya.
Pengaduan yang memiliki indikasi malaadministrasi, kata dia, akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, sementara persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas instansi akan dikoordinasikan bersama BNPB dan kementerian/lembaga terkait.
ORI juga mendorong pemerintah memastikan tersedianya data yang akurat dan inklusif, peta kebutuhan real-time berbasis wilayah, komunikasi publik yang transparan, pelibatan masyarakat, serta kanal pengaduan yang aktif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menyambut baik penguatan koordinasi tersebut.
BNPB menegaskan penanganan bencana membutuhkan kolaborasi multi-pihak agar pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Berdasarkan data BNPB per 1 September 2026, tercatat 1.654 bencana sepanjang 2026 dengan 379 korban meninggal dunia.
Gempa NTT berkekuatan 7,7 SR yang terjadi 15 Agustus lalu tercatat menyebabkan 127 orang meninggal dunia, 1.668 luka-luka, 181.354 orang mengungsi, serta kerusakan pada 97.215 rumah dan 3.266 fasilitas umum.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.