Jakarta - Pemerintah memperkuat program pelatihan vokasi nasional untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri seiring perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan pelatihan vokasi diperlukan guna memastikan angkatan kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Program ini merupakan arahan Bapak Presiden yang menjadi bagian dari stimulus di semester dua di tahun 2026 yang perlu dijalankan secara efektif, tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Airlangga dalam Kick Off Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch IV Tahun 2026 dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Airlangga menjelaskan penguatan pelatihan vokasi juga diperlukan untuk memastikan pertumbuhan investasi diikuti dengan kesiapan tenaga kerja.
Hingga semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), setara dengan 49,5 persen dari target.
Realisasi investasi tersebut turut menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja secara nasional.
Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional telah menurun menjadi 4,65 persen. Namun, sekitar 67 persen dari total pengangguran atau sekitar 4,8 juta orang masih berasal dari kelompok generasi muda.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kompetensi tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan industri sekaligus mengurangi kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan jenis pekerjaan yang tersedia.
Menurut Menko Airlangga, perubahan struktur ekonomi juga mendorong munculnya kebutuhan kompetensi baru, khususnya pada sektor digital dan ekonomi hijau.
Pada sektor ekonomi hijau, misalnya, kebutuhan tenaga kerja akan berkembang seiring dengan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Profesi yang dibutuhkan antara lain teknisi panel surya, teknisi turbin, hingga tenaga dengan keterampilan smart farming.
Pemerintah juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt (GW), sementara kapasitas listrik nasional saat ini sekitar 88 GW. Di sisi industri, kapasitas produksi panel surya nasional telah mendekati 11 GW.
“Jadi Bapak Presiden ingin agar ini skalanya besar termasuk untuk vokasi ini, maka tentu ke depan kita harus memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki tidak hanya oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, tetapi juga kalangan industri,” kata Airlangga.
Adapun Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 menargetkan sekitar 340.000 peserta. Sebanyak 70.000 peserta berasal dari alokasi APBN existing yang telah dirancang sejak tahun sebelumnya, sedangkan 270.000 peserta lainnya berasal dari program stimulus ekonomi Semester II 2026.
Hingga Agustus 2026, sebanyak 89.337 peserta telah mengikuti pelatihan. Sementara itu, pelaksanaan Batch IV dilakukan secara serentak dengan jumlah 12.128 peserta.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pelatihan vokasi perlu diarahkan pada kebutuhan nyata dunia kerja sehingga peningkatan kompetensi tenaga kerja dapat berjalan seiring dengan transformasi industri.
“Pelatihan vokasi perlu dirancang secara adaptif agar kompetensi yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan jenis pekerjaan,” ujar Haryo.
Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk memastikan proses peningkatan dan pengembangan kembali keterampilan (upskilling dan reskilling) tidak hanya meningkatkan kemampuan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat kesiapan mereka menghadapi perubahan teknologi dan transformasi industri.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.