Jakarta - Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional (Permit BGN) meminta pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah berinvestasi dan mempersiapkan fasilitas untuk mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum Permit BGN Sterren Silas Samberi mengatakan, calon mitra yang menyiapkan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini telah bergerak berdasarkan mekanisme dan kebijakan resmi pemerintah.
"Mereka bergerak bukan karena spekulasi bisnis semata, melainkan karena percaya bahwa ini adalah program negara dan mereka dipanggil untuk menjadi bagian dari keberhasilan MBG,” ujar Sterren dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, sebagian calon mitra telah mengeluarkan investasi besar untuk memenuhi persyaratan fasilitas setelah memperoleh persetujuan melalui sistem yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan dalam program berskala nasional menjadi salah satu hal penting yang mesti dilakukan pemerintah.
Namun, perubahan kebijakan, termasuk moratorium atau penghentian sementara operasional dalam kondisi tertentu, perlu disertai mekanisme yang memberikan kejelasan bagi calon mitra yang telah melakukan investasi.
Berdasarkan data yang dihimpun Permit BGN, persoalan tersebut menyangkut sekitar 13 ribu calon mitra atau dapur persiapan yang membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan proses mereka.
"Kami memahami pemerintah harus melakukan evaluasi untuk memastikan MBG berjalan dengan baik, tetapi, evaluasi kebijakan jangan sampai membuat masyarakat yang telah mengikuti mekanisme pemerintah kehilangan kepastian," katanya.
Sterren mengatakan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh ekosistem kemitraan yang menopang keberlanjutan program.
"Keberlanjutan MBG perlu didukung tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan investasi yang wajar, serta kepentingan masyarakat dan penerima manfaat," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta mitra untuk segera melaporkan oknum yang meminta imbalan uang untuk operasional SPPG.
"Kalau oknum-oknum yang menjajakan jasa atau meminta imbalan uang mengatasnamakan saya atau pimpinan yang lain saya pastikan berita itu tidak benar. Dan Anda, korban, wajib segera melapor kepada pihak yang berwajib kepolisian sehingga tindak pidana ini bisa segera ditindaklanjuti," katanya.
BGN menegaskan tidak pernah memberikan otoritas kepada siapapun untuk membuka, memfasilitasi, berbicara kepada mitra atau dengan siapapun untuk operasional SPPG.
"Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, ibu wakil kepala (waka) atau pak waka, atau pimpinan siapapun yang memberikan iming-iming bahwa nanti akan dibantu dapur-dapur yang belum beroperasi untuk segera beroperasi. Saya pastikan itu bohong dan itu adalah tindak pidana penipuan," ucap pria yang akrab disapa Mas Dar itu.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.