Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat membagikan penggunaan link (tautan) untuk pengisian data karena sejumlah petugas Sensus Ekonomi kesulitan menjangkau responden di kawasan perumahan elit dan apartemen.
Kepala BPS Jakbar Muhammad Noval saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan selain petugas sensus kesulitan melakukan wawancara dari rumah ke rumah (door to door), juga masih ada responden dari klaster tersebut yang belum melengkapi variabel sensus.
"Untuk pemukiman elit dan apartemen, kita berikan kemudahan. Jika petugas tidak bisa wawancara door-to-door, responden diberikan link untuk mengisi data secara mandiri," kata Noval.
Noval mengatakan ada beberapa variabel utama sensus yang sering kali tidak dijawab oleh responden pada kedua klaster.
"Masih ada item yang belum terisi karena responden keberatan memberikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan aset," kata Noval.
Dengan diperpanjangnya durasi Sensus Ekonomi sampai dengan 15 September 2026, link pengisian data pun telah disebar.
"Untuk perumahan elit dan apartemen, nama-namanya sudah ada, tinggal kelengkapan isiannya saja. Masih ada sekitar 11 ribu kepala keluarga (KK) di sektor perumahan elit dan apartemen yang sedang kita usahakan kelengkapan datanya," kata Noval.
Selain klaster perumahan elit dan apartemen, kata Noval, petugas sensus juga mengalami kesulitan dengan klaster perusahaan menengah ke atas.
"Masih ada sekitar 7.000 perusahaan besar yang juga sedang kami usahakan kelengkapan datanya. Rata-rata item yang belum diisi oleh pihak perusahaan adalah tiga hal utama: pendapatan, pengeluaran, dan aset," ungkapnya.
Ia menegaskan Sensus Ekonomi yang dimulai 15 Juni 2026 itu bertujuan memetakan informasi mengenai kondisi dan potensi perekonomian perusahaan maupun keluarga.
Pemerintah, kata Noval, juga ingin mendapatkan informasi mengenai struktur usaha dan lapangan usaha yang dominan digeluti masyarakat.
"Apakah yang dominan itu perdagangan, transportasi, atau penyediaan makanan dan minuman? Serta berapa persen share atau peranan tiap-tiap sektor tersebut?," ujar Noval.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa mendapat gambaran ekonomi suatu wilayah serta perbandingannya dengan wilayah lain.
Noval melaniutkan pihaknya memiliki total 1.648 petugas Sensus Ekonomi yang terdiri atas 1.461 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 187 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).
Ia memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung.
Perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.