Jakarta - Selama bertahun-tahun, Bali menyimpan kontradiksi yang jarang disorot di balik gemerlap pariwisatanya: pulau ini masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel untuk memenuhi sebagian kebutuhan energinya. Padahal, keberlanjutan dan keasrian alam merupakan citra utama yang dijual kepada dunia.
Kesenjangan tersebut mulai diatasi pada 25 Agustus 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
Target 100 GWp bukan sekadar angka fantastis untuk dibanggakan.
Sebagai pembanding, total kapasitas pembangkit listrik nasional saat ini yang mencakup batu bara, minyak, gas, hingga panas bumi, berada di kisaran 88 GWp. Artinya, pemerintah tengah membangun kapasitas energi surya yang melampaui seluruh infrastruktur kelistrikan hasil pembangunan berpuluh-puluh tahun, dengan target penyelesaian yang jauh lebih cepat.
Awalnya, proyek ini diperkirakan selesai dalam tiga tahun. Namun, Prabowo menantang tim energi di jajaran kabinetnya untuk mempercepat penyelesaiannya sehingga rampung pada 2029.
Kepercayaan diri pemerintah dalam menetapkan target agresif ini bukan tanpa preseden. Presiden menyinggung pengalaman program swasembada pangan yang semula ditargetkan tercapai dalam empat tahun, tetapi berhasil diwujudkan dalam satu tahun. Pola pikir yang sama kini diterapkan pada sektor energi.
Optimisme itu setidaknya dilandasi kalkulasi ekonomi yang cukup konkret. Proyek ini membawa nilai investasi mencapai Rp1.140 triliun, dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja hingga 5,5 juta orang. Selain itu, program ini diperkirakan berpotensi menghemat subsidi energi nasional sebesar Rp73,9 triliun setiap tahun.
Pemilihan Bali sebagai lokasi peresmian tahap pertama proyek PLTS 100 GWp juga memiliki makna simbolis yang didasarkan pada kondisi sistem pembangkit listrik di Pulau Dewata. Dari 14 pembangkit tahap awal dengan total kapasitas 5,3 GWp yang mulai dibangun di enam provinsi, Bali memperoleh kuota terbesar, yakni 1.000 megawatt peak.
Jumlah tersebut secara khusus dipertimbangkan karena pulau ini masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel. Dengan kuota itu, PLN diproyeksikan mampu melakukan efisiensi konsumsi solar hingga 0,6 juta kiloliter.
Proses penetapan kuota tersebut berlangsung sangat cepat. Pembahasan antara Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo digelar pada Sabtu malam, 22 Agustus. Keputusan tersebut disetujui Presiden keesokan harinya, lalu diresmikan hanya dua hari berselang.
Kecepatan birokrasi seperti ini tergolong langka dalam proyek infrastruktur nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa transisi energi di Bali telah menjadi prioritas politik utama, bukan lagi sekadar agenda teknis kementerian.
Bagi Bali, program ini selaras dengan target pemerintah provinsi yang telah lama digaungkan, yakni mewujudkan pulau mandiri energi bersih pada 2030. Selama ini, narasi keberlanjutan di Bali lebih banyak bertumpu pada sektor pariwisata, seperti pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan, guna mendukung citra wisata hijau.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.