Jakarta - Lembaga survei Poltracking Indonesia merekomendasikan lima agenda perbaikan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul tren penurunan kepuasan publik.
Peneliti Senior Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan tingkat kepercayaan publik sebesar 63,2 persen masih menjadi modal sosial bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kinerja.
"Angka 63,2 persen ini bukan sekadar statistik, melainkan amunisi politik dan sosial yang kuat bagi duet Prabowo-Gibran untuk segera mengeksekusi lima rumusan kebijakan strategis demi mengatrol kesejahteraan rakyat secara nyata," ujar Masduri.
Berdasarkan survei Poltracking pada 14-20 Agustus 2026, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat 55,1 persen, sedangkan tingkat kepercayaan publik sebesar 63,2 persen.
Tingkat kepuasan tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan survei Poltracking sebelumnya.
Poltracking mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 78,1 persen pada Oktober 2025, kemudian 74,1 persen pada Maret 2026, 72,2 persen pada Mei, 58,4 persen pada Juli, dan menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026.
Berdasarkan bidang, tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada pendidikan sebesar 63,9 persen, sosial budaya 63,7 persen, kesehatan 62,6 persen, serta pertahanan dan keamanan 61,6 persen.
Sementara kepuasan terhadap bidang politik dan stabilitas nasional tercatat 51,9 persen, hukum dan pemberantasan korupsi 48,3 persen, serta ekonomi 41,8 persen.
Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, Poltracking merekomendasikan lima agenda, dimulai dengan menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja.
Poltracking mencatat 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama, sedangkan 62,5 persen mengatakan pengeluaran rumah tangga saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Agenda kedua adalah mengevaluasi dan mempertajam program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), agar implementasinya memberikan manfaat lebih optimal kepada masyarakat.
Agenda berikutnya mencakup perbaikan tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik serta penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Poltracking juga merekomendasikan penguatan mekanisme checks and balances serta harmonisasi hubungan Presiden dan Wakil Presiden.
"Kesolidan Prabowo-Gibran, jika diimbangi dengan kontrol kekuatan parlemen yang proporsional, akan mematangkan iklim demokrasi yang dinamis sekaligus produktif," kata Masduri.
Survei Poltracking dilakukan secara tatap muka pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi.
Survei menggunakan metode "stratified multistage random sampling" dengan "margin of error" sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.