Jakarta - Badan Informasi Geospasial (BIG) memfokuskan alokasi anggarannya pada tahun 2027 untuk mengeksekusi sejumlah proyek pemetaan strategis berskala raksasa, mulai dari penyediaan peta dasar nasional hingga pemetaan khusus untuk mitigasi bencana dan pengentasan kemiskinan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BIG, Mohamad Arief Syafi'i dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, mengungkapkan bahwa porsi terbesar dari anggaran BIG akan disedot oleh proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) atau Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu.
Secara keseluruhan, BIG mendapatkan total pagu anggaran Rp2,46 triliun untuk tahun depan. Khusus untuk proyek ILASPP yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari Bank Dunia, alokasi dananya menelan hingga Rp2,2 triliun, yang mencakup sekitar 89,32 persen dari total anggaran lembaga tersebut.
"Kami ditugaskan untuk menyediakan peta dasar skala besar 1:5.000 seluruh wilayah Indonesia melalui proyek ini," kata Arief.
Selain proyek ILASPP, Arief memaparkan adanya alokasi anggaran yang secara spesifik dirancang untuk mengeksekusi berbagai arahan Presiden. Salah satu yang paling menonjol adalah anggaran sebesar Rp12,47 miliar untuk memetakan wilayah lautan dan pantai utara Jawa guna mendukung rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
"Tahun 2027 sesuai dengan lokasi prioritas, kami akan memetakan lokasi di Cirebon dan Brebes. Jadi ini peta dasarnya terintegrasi antara darat dengan laut, sehingga nanti kita bisa simulasikan ketika ada air dari darat, kemudian ada penurunan muka tanah di pantai, ini banjir akan kemana atau mana-mana area-area yang tergenang," ujar dia melanjutkan.
Selain urusan infrastruktur, BIG juga mengalokasikan Rp2 miliar untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 terkait pengentasan kemiskinan.
Melalui dana tersebut, BIG akan melakukan geotagging atau penandaan koordinat lokasi tempat tinggal masyarakat miskin yang akan difokuskan di Sulawesi Selatan.
"Jadi nanti data masyarakat miskin tidak hanya diketahui jumlahnya di satu wilayah, tapi sebarannya di mana mereka tinggal itu sudah by location, by koordinat nantinya," ucap Arief.
Selain itu, anggaran operasional BIG tahun depan juga akan diarahkan untuk memverifikasi ulang lahan sawah di seluruh Sulawesi sebesar Rp1,5 miliar guna menghitung kepastian luas lahan dan kapasitas panen nasional, serta penyelesaian sengketa batas darat negara antara Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste sebesar Rp7,10 miliar.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.