Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) dilaporkan tengah bersiap untuk mengerahkan aset militernya guna mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Pengerahan armada militer ini ditargetkan dapat terlaksana sebelum akhir tahun ini.
Mengutip Reuters, Jumat (4/9/2026), pemerintah Korsel saat ini sedang mempersiapkan berbagai prosedur untuk meminta persetujuan parlemen terkait pengerahan militer tersebut. Proses ini mencakup pengajuan mosi persetujuan ke parlemen pada bulan ini setelah melalui peninjauan tingkat kabinet.
Sejumlah media Korsel melaporkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa opsi pengerahan. Pilihan tersebut mencakup pengiriman pesawat patroli maritim, kapal dukungan logistik, hingga unit deteksi dan pembersihan ranjau laut.
Pemerintah Korsel juga telah mendiskusikan skala dan sifat dari kontribusi potensial ini bersama negara-negara sekutu, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis.
Menanggapi ramainya pemberitaan ini, Istana Kepresidenan Korsel (Blue House) langsung memberikan klarifikasi. Pihak istana membenarkan bahwa Seoul memang telah mendiskusikan berbagai cara praktis untuk berkontribusi pada kebebasan navigasi di selat strategis tersebut.
"Laporan yang menyebutkan bahwa pemerintah telah menyetujui pengerahan tersebut berbeda dari fakta yang ada," tegasnya.
Rencana pergerakan militer Korsel ini sendiri mengemuka tak lama setelah Presiden AS Donald Trump memberikan tekanan kepada Seoul. Pada bulan Agustus lalu, Trump menyatakan melalui unggahan di media sosial bahwa ia sengaja mengurangi skala latihan militer gabungan antara AS dan Korsel karena sebagian didorong oleh sikap Korsel yang menolak membantu AS dalam perang melawan Iran.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.